Repelita Surakarta - Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terus memanas dan menarik perhatian luas setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan klarifikasi terkait klaim dari GKR Timoer Rumbai.
Ia menyatakan bahwa pihak pemerintah telah berulang kali membuka ruang dialog dengan mengundang PB XIV Purboyo namun undangan tersebut tidak pernah direspons dengan kehadiran.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon setelah acara penyerahan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2026 di Keraton Kasunanan Surakarta pada Minggu 18 Januari 2026.
Menurutnya narasi yang menyebut PB XIV Purboyo tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan masa depan keraton tidak mencerminkan fakta sebenarnya.
Selalu kita undang tapi waktu diundang tidak datang jadi kita ingin itu kooperatif tadi sudah PB XIV Purboyo diundang selalu diundang kok ini pak Dirjen yang mengundang tadi diundang juga ujar Fadli Zon kepada awak media.
Klarifikasi ini muncul sebagai bantahan langsung terhadap tuduhan dari salah satu kubu di dalam keraton yang merasa dikecualikan dari proses pengambilan keputusan.
Acara penyerahan SK penunjukan KGPH Tedjowulan sebagai pelaksana pelestarian pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya nasional Keraton Solo sempat diwarnai keributan dan protes dari kubu PB XIV Purboyo.
Ketegangan mulai terasa sejak sebelum acara dimulai dan berlanjut hingga hampir selesai kegiatan.
Dua kakak perempuan PB XIV Purboyo bahkan mendatangi langsung Fadli Zon untuk menyampaikan keberatan atas penunjukan Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan Pengembangan dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta.
Fadli Zon menjelaskan bahwa penunjukan tersebut bersifat administratif semata dan tidak bertujuan mencampuri urusan internal keraton.
Pelaksananya beliau pelaksananya panembahan Agung Tedjowulan nanti beliau akan mengundang kalau terkait dengan musyawarah mufakat itu beliau yang akan mengundang semua kerabat untuk duduk jadi harus kita tunjuk dulu pelaksananya semacam penanggungjawab gitu ya supaya kita menghibahkan ada dana kan kepada siapa kalau enggak nanti nggak akan ada dukungan bantuan nanti pemerintah juga yang disalahkan dianggap negara tidak hadir jelasnya.
Ia menegaskan tanpa adanya figur penanggung jawab yang sah pemerintah akan kesulitan menyalurkan anggaran pemeliharaan keraton dari APBN APBD provinsi maupun kota.
Sekarang negara mau membantu dari APBD Kota dari APBD Provinsi dari APBN itu kepada siapa yang bertanggungjawab tidak bisa kepada individual jadi harus ada yang ditunjuk yang bertanggungjawab lanjut Fadli Zon.
Langkah ini diambil karena pemerintah melihat kondisi fisik Keraton Solo yang memprihatinkan dengan banyak bangunan yang kurang terawat.
Kita melihat dari sisi pemerintah untuk melakukan penjagaan terhadap cagar budaya ini kan tadi lihat saya melihat sendiri di belakang itu banyak sekali bangunan-bangunan yang kurang terawat dengan baik kita harapkan kita revitalisasi sehingga kedepan ini keraton kasunanan Surakarta ini bisa menjadi objek wisata budaya wisata sejarah mungkin bisa wisata kuliner wisata religi mungkin ya atau wisata yang lain ini sangat potensial sekali dan ini akan baik bagi Keraton bagi keluarga besar Keraton bagi Solo dan bahkan bagi kita semua katanya.
Fadli Zon menekankan bahwa revitalisasi bukan hanya soal pelestarian sejarah melainkan juga membuka potensi ekonomi dan budaya besar bagi masyarakat.
Ia menutup pernyataan dengan menegaskan keterbukaan pemerintah untuk berdialog selama semua pihak kooperatif.
Kalau pemerintah kan namanya sesuai dengan KTP kan kita ini negara Republik Indonesia sesuai KTP lah pungkasnya.
Konflik internal keraton yang belum menemukan titik temu ini semakin menegaskan perlunya sikap kooperatif agar pelestarian cagar budaya nasional dapat berjalan lancar.
Editor: 91224 R-ID Elok
