Dua Jenderal Tinggi China Ditahan karena Melanggar Disiplin, Anak Buah Xi Jingpin di CMC

Repelita Beijing - Kementerian Pertahanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok pada Sabtu (24/1/2026) menyampaikan bahwa dua jenderal senior yang duduk di Komisi Militer Pusat sedang diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin partai dan hukum negara.

Zhang Youxia yang menjabat sebagai anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus wakil ketua Komisi Militer Pusat dan Liu Zhenli selaku kepala Departemen Staf Gabungan kini berada dalam penahanan investigatif setelah keputusan resmi Komite Sentral Partai Komunis.

Langkah ini berdampak signifikan pada struktur Komisi Militer Pusat yang kini hanya beranggotakan dua pejabat yakni Presiden Tiongkok sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat Xi Jinping serta Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Zhang Shengmin.

Sebelum tindakan terbaru ini, Komisi Militer Pusat pasca Kongres Partai Komunis ke-20 tahun 2022 beranggotakan tujuh orang.

Tiga anggota lainnya lebih dulu disingkirkan melalui investigasi, termasuk He Weidong sebagai wakil ketua pertama, Li Shangfu yang menjabat Menteri Pertahanan Nasional serta Miao Hua selaku direktur Departemen Kerja Politik.

Beijing kerap menjelaskan bahwa tindakan penindakan disiplin terhadap pejabat tinggi berkaitan dengan perkara korupsi, skandal pengadaan dan ketidakpatuhan politik yang dinilai berpotensi mengganggu kesiapan dan kepentingan strategis negara.

Pembersihan pejabat tinggi militer disebut bermula pada 2023 melalui penyelidikan terhadap praktik pengadaan di Departemen Pengembangan Peralatan dan Pasukan Roket yang berujung pada pemberhentian Li Shangfu.

Dengan sebagian besar posisi dalam Komisi Militer Pusat telah kosong, Presiden Xi dan Partai Komunis berada pada posisi untuk mengisi ulang struktur komando dengan generasi perwira yang lebih muda dalam rangka mempersiapkan kebijakan pertahanan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Para analis menilai bahwa konsolidasi ini menandai upaya melanjutkan reformasi militer guna memperkuat doktrin, komando dan strategi partai sekaligus memutus ketergantungan dari kelompok politik terdahulu.

Kepemimpinan Xi menempatkan korupsi sebagai persoalan eksistensial yang harus ditangani demi kelangsungan partai dan percepatan kebangkitan nasional.

Dalam pandangan internal Tiongkok, program pemberantasan korupsi di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat merupakan kebutuhan operasional sebab praktik jual beli jabatan dinilai dapat menggangu kesiapan perang dan disiplin komando.

Pejabat militer menegaskan bahwa struktur militer yang bersih dan terkendali jauh lebih adaptif dalam menghadapi skenario konflik terutama terkait target seratus tahun PLA pada 2027 yang salah satunya mencakup kesiapan menghadapi kontingensi di Taiwan.

Pengeluaran pertahanan Tiongkok yang telah melampaui satu triliun yuan memicu penekanan partai agar sumber daya diarahkan untuk modernisasi alutsista serta teknologi strategis dan bukan diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Besarnya anggaran militer membuat persoalan korupsi menjadi tantangan permanen namun program anti-korupsi Beijing menghadapi rintangan yang acapkali sulit ditangani negara besar lain.

Sebagai pembanding, Departemen Pertahanan Amerika Serikat hingga akhir 2025 kembali gagal dalam audit tahunan kedelapan berturut-turut dengan auditor menolak memberikan opini sebab catatan keuangan tidak lengkap serta tidak andal.

Pentagon diketahui mengelola aset sekitar 4,65 triliun dolar AS namun tidak mampu melacak lebih dari separuh aset tersebut termasuk gedung, sistem senjata dan perlengkapan militer akibat sistem pencatatan yang dinilai tidak terorganisasi.

Sejumlah pengamat luar memandang bahwa investigasi anti-korupsi di tubuh militer Tiongkok bukan hanya soal disiplin namun juga konsolidasi kendali strategis atas Komisi Militer Pusat serta pembentukan struktur komando yang sejalan dengan prioritas politik partai.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok