Diplomat Senior Dino Patti Djalal Ingatkan Indonesia Jangan Jadi 'Anak Buah' Trump di Dewan Perdamaian

 

Repelita Jakarta - Diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.

Dewan tersebut digagas secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam upayanya menangani konflik.

Dino mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam posisi subordinat yang hanya mengikuti agenda sepihak negara lain.

Indonesia harus tetap tampil dengan sikap mandiri dan berdaulat dalam setiap forum internasional yang diikuti.

Melalui akun media sosial pribadinya pada Jumat 23 Januari, Dino menanggapi penjelasan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Penjelasan resmi dari pemerintah dinilai masih terlalu abstrak dan normatif untuk persoalan yang sangat kompleks.

“Penjelasan tersebut belum memberikan gambaran yang jelas mengenai kontroversi yang mengelilingi dewan ini,” tulis Dino.

Dia mengungkapkan sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab oleh pemerintah melalui platform tersebut.

Salah satu pertanyaan kritis menyangkut potensi dominasi Donald Trump dalam proses pengambilan keputusan.

Dino mengkhawatirkan adanya ketimpangan kekuasaan yang dapat merugikan posisi tawar negara anggota.

Para anggota berisiko hanya menjadi pengikut arahan Trump yang dikenal dengan gaya keputusan tidak konvensional.

“Bagaimana caranya agar anggota dewan tidak diposisikan sebagai anak buah dari Donald Trump,” tulisnya.

Dia menegaskan pentingnya memastikan kesetaraan posisi setiap negara dalam forum tersebut.

Termasuk menjamin bahwa Indonesia tidak akan terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan penting.

“Apakah prinsip kesetaraan benar-benar dijamin dalam keanggotaan dewan ini,” tanya Dino.

Selain persoalan posisi Indonesia, Dino juga mengkritisi substansi agenda Dewan Perdamaian itu sendiri.

Agenda yang masih kabur dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Dia mempertanyakan jaminan bahwa forum ini tidak akan bergeser menjadi proyek kepentingan pihak tertentu.

“Bagaimana mencegah dewan ini dari kepentingan bisnis aktor luar yang tidak peduli dengan Palestina,” tulis Dino.

Dia khawatir Palestina hanya akan dijadikan objek daripada sebagai tuan rumah di tanah mereka sendiri.

Setiap langkah diplomasi Indonesia harus mempertimbangkan secara matang segala risiko yang mungkin timbul.

Keputusan strategis seperti ini memerlukan analisis mendalam dan transparansi kepada publik.

Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai manfaat dan konsekuensi keikutsertaan.

Dukungan terhadap perjuangan Palestina harus tetap menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia.

Partisipasi dalam forum internasional tidak boleh mengurangi konsistensi sikap Indonesia terhadap isu kemanusiaan.

Kedaulatan nasional dan kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan diplomasi.

Masyarakat internasional perlu melihat komitmen Indonesia yang independen dan tidak berpihak pada blok tertentu.

Diplomasi Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai konstitusi dan prinsip politik bebas aktif.

Setiap langkah yang diambil akan memiliki dampak jangka panjang terhadap citra dan posisi Indonesia di dunia.

Pemerintah harus mampu meyakinkan rakyat bahwa keputusan ini telah melalui pertimbangan yang matang.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan luar negeri.

Kerja sama internasional harus saling menguntungkan dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Indonesia perlu memastikan bahwa suaranya didengar dan dihormati dalam setiap forum multilateral.

Prinsip keadilan dan kesetaraan harus menjadi landasan dalam setiap interaksi diplomasi internasional.

Pemerintah harus terus berkomitmen pada perjuangan kemerdekaan Palestina sesuai mandat konstitusi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga