Anies Baswedan Kritik AS Serang Venezuela: Langgar Kedaulatan demi Batasi Negara Berkembang

 

Repelita Jakarta - Akademisi sekaligus mantan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan tanggapan atas operasi militer Amerika Serikat yang menyerang Venezuela serta menangkap Presiden Nicolas Maduro.

Dalam tulisan berbahasa Inggris yang diunggah di akun media sosialnya, Anies menyatakan penyesalan mendalam karena aksi tersebut melawan nilai-nilai yang selama ini didengungkan oleh Amerika Serikat sendiri.

"Serangan militer AS terhadap Venezuela sangat disayangkan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan multilateralisme yang telah lama diperjuangkan Amerika," tulis Anies Baswedan pada Minggu, 4 Januari 2026.

Sebagai negara yang sering mengklaim diri sebagai pembela demokrasi dunia, langkah sepihak ini memunculkan keraguan besar terhadap keberlanjutan komitmen tersebut.

Terlebih di era multipolar sekarang, di mana peran Rusia dan China di kawasan Amerika Latin semakin signifikan.

"Hal ini berisiko memicu ketidakstabilan yang meluas, memaksa negara-negara seperti Indonesia untuk menavigasi kepentingan nasional kita secara lebih strategis, daripada sekadar mengikuti arus ideologis," lanjutnya.

Keadaan di Venezuela juga menjadi contoh berbahaya bagi bangsa-bangsa berkembang lainnya.

Peristiwa ini tidak hanya melanggar kedaulatan, tetapi juga merupakan upaya terencana untuk membatasi kemandirian negara-negara Selatan dalam mengatur sumber daya alam mereka.

Kita perlu mempererat kerja sama antarnegara berkembang untuk mempertahankan asas non-intervensi yang telah diperjuangkan bersama.

Keterbatasan mekanisme diplomasi multilateral, seperti melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Negara Amerika, semakin nyata terlihat.

Akibatnya, pendekatan lembut semacam ASEAN Way menjadi kurang ampuh menghadapi benturan langsung.

"Sudah saatnya kita mengembangkan diplomasi yang lebih proaktif, termasuk jaringan dengan aktor non-negara untuk mediasi yang efektif, daripada netralitas pasif yang membuat kita rentan sebagai korban," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Intervensi ini bahkan bisa menjadi pendorong untuk menyusun ulang tatanan dunia dari sudut pandang negara-negara Selatan.

Indonesia berkesempatan memelopori langkah di forum PBB guna mengamplifikasi aspirasi negara berkembang, khususnya terkait pengelolaan aset strategis.

"Ini bukan sekadar respons moral, tetapi strategi bertahan hidup di dunia yang terfragmentasi, yang menekankan kepemimpinan yang membangun jembatan daripada menyerah pada kekuatan-kekuatan yang destruktif," tutup mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga