Analis: Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Trump Sarat Manuver Strategis namun Berpotensi Picu Guncangan Diplomatik

 

Repelita Bandung - Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah menganalisis dampak strategis dari keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat.

Menurutnya, terdapat beberapa potensi keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia melalui partisipasi dalam dewan tersebut.

Partisipasi ini terutama bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara yang berkelanjutan.

Keuntungan pertama adalah Indonesia memperoleh akses langsung ke dalam pusat pengambilan keputusan internasional yang signifikan.

Posisi Indonesia akan mewakili kepentingan kawasan Asia Afrika serta Amerika Latin dalam forum tersebut.

“Indonesia juga mewakili negara-negara GCC yang selama ini memiliki hubungan lunak dengan Amerika Serikat,” kata Rezasyah pada Senin 27 Januari 2025.

Keikutsertaan ini memungkinkan Indonesia berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam dinamika dewan.

“Peran penyeimbang sangat penting untuk menangkal setiap rancangan keputusan yang dapat menghambat solusi dua negara,” ujarnya.

Indonesia juga memiliki peluang untuk membangun koalisi moral yang kuat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Koalisi tersebut akan memperkuat legitimasi dan posisi tawar Indonesia di dalam Dewan Perdamaian.

Di sisi lain, Rezasyah juga mengingatkan adanya sejumlah kerugian dan risiko yang harus diantisipasi dengan cermat.

Risiko pertama terkait dengan tata tempat duduk berdasarkan urutan abjad dalam sidang-sidang dewan.

“Berdasarkan alfabet, Indonesia akan duduk bersebelahan dengan Israel dalam pertemuan resmi,” jelas Rezasyah.

Kedekatan fisik ini berisiko ditafsirkan sebagai sinyal persiapan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.

Interpretasi tersebut dapat merusak reputasi Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan Palestina.

Kerugian lainnya adalah besarnya energi diplomatik yang harus dikerahkan oleh pemerintah Indonesia.

Energi tersebut diperlukan baik untuk konsolidasi internal maupun penjelasan eksternal mengenai langkah strategis ini.

“Diperlukan upaya besar untuk menjelaskan bahwa keanggotaan ini tidak bertentangan dengan politik bebas aktif,” tegas Rezasyah.

Pemerintah harus mampu meyakinkan semua pihak mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia.

Partisipasi dalam dewan ini merupakan langkah kompleks yang memerlukan pertimbangan matang.

Setiap keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara peluang strategis dan prinsip dasar negara.

Dukungan terhadap Palestina tetap menjadi prioritas utama dalam diplomasi Indonesia di forum internasional.

Pemerintah harus memastikan bahwa partisipasi ini tidak mengorbankan prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga