
Repelita Jakarta - Akademisi Rocky Gerung menyampaikan kritik terhadap format taklimat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bagi para guru besar.
Kegiatan yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada Kamis 15 Januari 2026 dinilainya hanya bersifat satu arah tanpa dialog.
Rocky menilai seharusnya para guru besar memprotes karena tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka.
“Mereka semestinya mempertanyakan mengapa universitas menjadi ruang tertutup untuk membicarakan demokrasi,” kata Rocky dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikannya pada Senin 26 Juni 2026 dalam acara yang diadakan oleh IKA Fikom Unpad.
Dia menekankan bahwa akademisi seharusnya berperan aktif dalam membentuk opini publik di masyarakat.
Namun saat ini banyak kampus justru menghentikan fungsi tersebut karena berbagai kekhawatiran.
“Ada ketakutan mengenai angka kredit dan status keprofesoran yang membuat banyak akademisi diam,” ujarnya.
Padahal menurut Rocky, Presiden Prabowo sebenarnya membuka ruang bagi pertanyaan dan dialog dalam acara tersebut.
Dia meyakini bahwa pertanyaan dari para guru besar akan dijawab secara langsung oleh presiden dan menteri terkait.
Kepasifan akademisi dinilainya juga berdampak pada kurangnya pembelaan terhadap mahasiswa yang menghadapi masalah hukum.
Rocky mencontohkan situasi ketika ribuan orang termasuk mahasiswa ditangkap oleh aparat kepolisian.
Para guru besar dengan keahlian di bidang hukum dan politik justru memilih untuk tidak bersuara.
“Mereka memiliki kemampuan akademik untuk membantu namun memilih untuk tetap sunyi,” tegas Rocky.
Sebanyak seribu dua ratus akademisi telah diundang untuk menghadiri taklimat presiden pada pertengahan Januari lalu.
Majalah Tempo dalam edisi 25 Januari 2026 melaporkan pokok bahasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Tiga akademisi yang hadir mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyebutkan adanya pengaruh kekuatan asing.
Presiden diduga menyinggung mengenai pendanaan asing yang diterima oleh sejumlah media massa.
Sepanjang pidatonya, presiden meminta dukungan para akademisi untuk menangkal intervensi dari luar negeri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum memberikan tanggapan ketika dimintai konfirmasi mengenai hal tersebut.
Media Tempo sebelumnya telah beberapa kali dituding sebagai bagian dari kepentingan asing tertentu.
Sebuah video yang beredar di platform TikTok dan WhatsApp pada Maret 2025 mengangkat isu tersebut.
Video itu menyebut bahwa anak perusahaan Tempo mendapatkan pendanaan dari organisasi di Amerika Serikat.
Narasi dalam video tersebut menghubungkan pendanaan dengan figur George Soros dan krisis moneter tahun 1998.
Tempo dan pihak investor telah mempublikasikan kerja sama mereka secara terbuka di berbagai media.
Pengumuman resmi mengenai investasi tersebut dimuat di sejumlah outlet berita ternama seperti CNBC dan Kontan.
Bentuk investasi yang diberikan adalah surat utang yang dapat dikonversi di masa depan.
Mayoritas saham anak perusahaan tersebut masih dikuasai oleh Tempo Inti Media sebagai induk usaha.
Investor menyatakan komitmennya untuk tidak mencampuri independensi dan kebijakan redaksi media.
Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra menegaskan bahwa struktur kepemilikan perusahaannya bersifat transparan.
Dia menyatakan bahwa Tempo memilih investor yang menghormati prinsip kebebasan pers.
Kerja sama dengan pihak asing tidak akan mempengaruhi konten dan sudut pandang pemberitaan.
Kritik Rocky Gerung ini menyoroti pentingnya peran intelektual dalam menjaga dinamika demokrasi.
Akademisi diharapkan dapat menjadi penyeimbang dalam setiap diskursus kebijakan publik.
Universitas harus tetap menjadi ruang bebas untuk berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Fungsi kontrol sosial dari kalangan akademisi tidak boleh tergerus oleh kepentingan pragmatis.
Kemandirian kampus merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

