Repelita Jakarta - Pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah khusus untuk mengakomodasi penugasan anggota Polri pada posisi di luar organisasi kepolisian, khususnya jabatan sipil.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terhadap penyusunan regulasi tersebut.
Pengumuman ini disampaikan Yusril setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri serta para menteri dan kepala lembaga pada 20 Desember 2025 di Jakarta.
Yusril menjelaskan bahwa bentuk Peraturan Pemerintah dipilih karena mampu mengatur secara menyeluruh berbagai instansi pemerintahan yang terlibat dalam penempatan personel kepolisian.
Regulasi baru ini akan menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
Penyusunan PP tersebut dinyatakan mendesak dan ditargetkan selesai paling lambat pada akhir Januari 2026.
Yusril juga menyampaikan bahwa hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama pemerintah berpotensi dikembangkan menjadi revisi undang-undang di kemudian hari.
Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie turut menyatakan kemungkinan tersebut, meskipun prosesnya masih membutuhkan waktu lebih lama karena tugas komisi belum rampung.
Pernyataan Yusril ini langsung mendapat respons dari mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu melalui akun X-nya pada 24 Desember 2025.
Begitulah yang ngaku ‘cendekiawan’ padahal pemain selancar.
Komentar tersebut segera menjadi perbincangan publik terkait sikap para intelektual terhadap kebijakan penempatan polisi aktif di ranah jabatan sipil.
Editor: 91224 R-ID Elok
