Wakil Ketua Komisi V DPR Soroti Perusahaan Tambang di Kolaka Beroperasi Tanpa AMDAL dan Izin Lengkap

 

Repelita Kolaka - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti operasional perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka yang dinilai tidak memenuhi kelengkapan administratif.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin 1 Desember 2025, dia mempertanyakan proses perizinan perusahaan yang beroperasi tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pelanggaran tersebut dinilai tidak dapat dibiarkan karena berdampak langsung terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Komisi V juga menyoroti laporan kecelakaan lalu lintas akibat aktivitas crossing kendaraan tambang di jalan nasional.

Kecelakaan tersebut telah menelan korban jiwa sehingga menjadi persoalan sosial yang serius di daerah setempat.

Andi Iwan meminta penjelasan menyeluruh mengenai status perizinan crossing yang hingga saat ini belum tuntas.

Dia mempertanyakan tahapan proses perizinan yang sedang berjalan serta waktu dimulainya pengurusan izin tersebut.

Terdapat indikasi kelalaian dalam pengawasan aktivitas perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Kolaka.

Kelengkapan fasilitas operasional perusahaan juga dipertanyakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan pentingnya perusahaan memenuhi seluruh persyaratan dari hulu hingga hilir.

Dia mempertanyakan kesiapan infrastruktur pendukung seperti simulator dan kepemilikan lahan yang memadai.

Komisi V ingin memastikan sektor pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Infrastruktur di Kolaka harus terjaga dan terbangun dengan baik melalui kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Perusahaan tambang tidak boleh beroperasi tanpa perizinan lengkap yang mencakup seluruh aspek operasional.

Proses perizinan perlintasan jalan nasional dan izin crossing harus benar-benar memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Perlindungan jalan nasional dari kerusakan akibat kendaraan berat menjadi perhatian khusus dalam pengawasan ini.

Kelengkapan izin Terminal Khusus juga menjadi sorotan untuk memastikan potensi penerimaan negara yang optimal.

Terminal khusus harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan secara ketat.

Kehadiran investasi diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah melalui penyerapan tenaga kerja.

Pemberdayaan pengusaha lokal juga menjadi harapan dari keberadaan perusahaan tambang di wilayah tersebut.

Penggunaan jalan nasional oleh kendaraan tambang harus mengikuti aturan yang berlaku secara ketat.

Jalan tambang tidak diperbolehkan melintasi jalan nasional tanpa izin resmi dari Direktorat Jenderal Bina Marga.

Aktivitas crossing dapat merusak infrastruktur jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas umum di daerah setempat.

Perusahaan diwajibkan memiliki jalan hauling sendiri yang terpisah dari jalan nasional untuk operasionalnya.

Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan operasi yang bertanggung jawab.

Masyarakat setempat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan terjaga dari dampak negatif aktivitas pertambangan.

Koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan perusahaan harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan regulasi.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan operasional menjadi kunci penting dalam tata kelola sektor pertambangan.

Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan iklim investasi yang baik namun tetap mengutamakan kepentingan publik.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan wilayah.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan melalui mekanisme yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran yang ditemui.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga