Ultimatum keras Mentan Amran: Main-main dengan bantuan bencana, langsung dipecat dan dipidanakan

Repelita Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan sikap keras terhadap segala bentuk penyimpangan dalam penyaluran bantuan bencana yang diberikan Kementerian Pertanian kepada daerah-daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Beliau menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh bawahannya, meskipun dalam skala terkecil sekalipun.

Amran menekankan pentingnya menjaga integritas di tengah situasi sulit akibat bencana, di mana seharusnya semua pihak lebih mengutamakan empati dan pemikiran positif terhadap korban.

“Catat semua, di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana harusnya kita peduli dulu. Kita berpikir positif. Catat baik-baik kalau ada yang korupsi, karena kami langsung cek,” ujar Amran.

Ia menjamin bahwa setiap aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian yang terbukti melakukan penyalahgunaan bantuan bagi korban bencana akan langsung dikenakan sanksi pemecatan tanpa proses panjang.

Sanksi tersebut akan dijatuhkan paling lambat dalam waktu 24 jam setelah adanya indikasi pelanggaran.

“Begitu muncul beritanya, kami langsung cek dimana salahnya. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, aku pastikan 1x24 jam saya pecat,” kata Amran lebih lanjut.

Selain pemecatan, kasus-kasus semacam itu akan segera dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum.

“Tetapi kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum, agar dihukum seberat-beratnya. Itu clear. Apalagi ini bencana, untuk saudara kita yang kesulitan, jangan coba-coba di ganggu,” jelas Amran.

Pengawasan ketat terus diterapkan dalam proses distribusi bantuan agar tidak ada ruang bagi oknum yang ingin melakukan kecurangan.

Amran juga berkomitmen untuk memastikan pelaku yang terbukti bersalah memperoleh hukuman maksimal sebagai upaya menciptakan efek jera.

Di sisi lain, Menteri Pertanian meluruskan informasi yang sempat beredar luas di masyarakat mengenai data bantuan beras sebanyak 21.874 kilogram senilai Rp1,3 miliar.

Angka tersebut sempat memicu persepsi bahwa harga beras bantuan mencapai Rp60.000 per kilogram.

Padahal, kesalahpahaman itu muncul karena kekeliruan dalam penulisan satuan, di mana angka 21 ribu lebih merujuk pada jumlah paket bantuan, bukan berat beras dalam kilogram.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga