Syafril Sjofyan: Ketertutupan Negara Lebih Berbahaya Daripada Status Bencana Nasional

 

Repelita Bandung - Pemerhati kebijakan publik Syafril Sjofyan menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukanlah faktor pemicu peringatan perjalanan internasional, melainkan justru ketidakterbukaan pemerintah dalam mengelola krisis yang menjadi ancaman utama.

Pengalaman berbagai peristiwa bencana di Indonesia menunjukkan bahwa negara-negara lain lebih memperhatikan kondisi infrastruktur penting seperti bandara, fasilitas kesehatan, dan rute evakuasi ketimbang label resmi status bencana.

Pada gempa Lombok tahun 2018 yang ditetapkan sebagai bencana nasional, respons negara seperti Australia, Inggris, dan Selandia Baru hanya berupa imbauan terbatas untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke Lombok serta Kepulauan Gili, sementara wilayah lain termasuk Bali dinyatakan tetap aman.

Berbeda dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang juga berstatus bencana nasional non-alam, banyak negara mengeluarkan larangan masuk menyeluruh bagi warga Indonesia karena sifat ancaman yang melintasi batas wilayah dan bergantung pada kapasitas sistem kesehatan nasional.

Kasus erupsi Gunung Merapi yang berulang dan pernah berstatus bencana nasional hanya memicu imbauan sangat terlokalisasi dari negara lain, dengan fokus pada radius bahaya serta dampak terhadap bandara tertentu, tanpa pernah menjadi peringatan perjalanan untuk seluruh Indonesia.

Berbagai contoh historis membuktikan bahwa penetapan bencana nasional di Indonesia jarang berujung pada peringatan perjalanan luas, melainkan hanya rekomendasi spesifik untuk wilayah tertentu saja.

Asumsi bahwa status bencana nasional otomatis memprovokasi peringatan perjalanan dari negara lain dinilai tidak sesuai dengan fakta empiris dan praktik global.

Yang sebenarnya menjadi pendorong kekhawatiran internasional adalah kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan yang berorientasi pada penyelamatan nyawa dalam penanganan krisis oleh pemerintah.

Status bencana nasional berfungsi sebagai alat perlindungan masyarakat yang memungkinkan percepatan alokasi dana, distribusi bantuan, serta koordinasi antarlembaga, termasuk membuka pintu bagi dukungan dari luar negeri.

Menghindari atau menunda penetapan status tersebut justru berisiko memperlama penderitaan korban, mengaburkan kewajiban negara, serta mengutamakan citra di atas keselamatan manusia.

Peringatan perjalanan dari negara lain lebih dipengaruhi oleh luas dampak bencana, keandalan infrastruktur, serta konsistensi informasi resmi yang disampaikan secara terbuka.

Ketidakakuratan data korban, penolakan risiko oleh pejabat, maupun tindakan represif terhadap warga dan relawan lah yang dapat merusak kepercayaan dunia internasional.

Menolak status bencana nasional demi menghindari peringatan perjalanan pada dasarnya membebankan tanggung jawab negara kepada korban itu sendiri.

Negara yang bertanggung jawab adalah yang berani mengakui adanya krisis secara resmi, sementara upaya penutupan informasi menandakan hilangnya pengendalian situasi.

Menghindari penetapan bencana nasional sering kali dimotivasi oleh keengganan mengakui kegagalan pencegahan, perlindungan, serta kesiapan negara, sehingga beban dialihkan ke pemerintah daerah sambil mempertahankan kesan situasi terkendali.

Banyak bencana saat ini tidak murni alamiah, melainkan dipicu oleh kebijakan pertambangan, deforestasi, serta penataan ruang yang tidak prudent dari periode sebelumnya, yang membuat pengakuan resmi menjadi sensitif secara politik.

Pengalaman penulis sebagai pengelola program bantuan di Aceh pasca-tsunami dari tahun 2005 hingga 2012 menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara terletak pada keberanian mengemban tanggung jawab, bukan pada penghindaran status resmi.

Selama penetapan bencana nasional terus dielakkan, yang prioritas dilindungi bukanlah korban, melainkan citra penguasa, demikian pandangan Syafril Sjofyan pada 24 Desember 2025.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga