Susi Pudjiastuti Bakal Tagih Janji Cak Imin usai Banjir Sumatera: Netizen Ingat dan Catat Ini

Repelita Jakarta - Komitmen Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan kini disorot oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pernyataan Cak Imin tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menegaskan akan terus memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dengan melibatkan masyarakat adat dan warga sekitar.

Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk mendapatkan kajian komprehensif mengenai kondisi lingkungan serta potensi kerusakan yang mengancam.

Cak Imin memaparkan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.

Prioritas pertama adalah pemenuhan kebutuhan darurat dan logistik yang harus segera didistribusikan ke seluruh lokasi terdampak.

Prioritas kedua berfokus pada pemulihan infrastruktur agar wilayah yang terisolasi dapat kembali terjangkau dan distribusi logistik menjadi lebih mudah.

Sementara prioritas ketiga mencakup upaya penyelamatan terhadap seluruh korban hilang, meninggal, maupun warga yang terpaksa mengungsi.

Merespon komitmen tersebut, Susi Pudjiastuti melalui akun X @susipudjiastuti menyatakan akan menagih janji yang diucapkan oleh Cak Imin.

Pernyataan Susi tersebut dikutip pada Rabu, 3 Desember 2025, sebagai bentuk perhatian terhadap komitmen perbaikan lingkungan.

Sebelumnya, Cak Imin juga telah menyampaikan pentingnya evaluasi total terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Ia menyatakan telah mengirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan evaluasi bersama.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Kota Bandung pada Senin, 1 Desember 2025.

Cak Imin menggunakan istilah taubatan nasuha sebagai simbol komitmen perbaikan yang sungguh-sungguh terhadap kerusakan lingkungan.

Ia juga menyatakan bahwa kiamat ekologis bukan sesuatu yang akan datang melainkan sudah terjadi akibat kelalaian manusia.

Namun pernyataan Cak Imin tersebut mendapat tanggapan kritis dari Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto.

Panggah menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan cenderung tendensius karena tidak memberikan solusi komprehensif.

Menurutnya, dalam kondisi bencana seperti ini, pernyataan saling menyalahkan justru tidak diperlukan.

Pemerintah seharusnya tidak saling melempar tanggung jawab antar kementerian dan lembaga.

Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah proses penanganan yang konkret serta langkah pencegahan komprehensif untuk masa depan.

Panggah menegaskan pentingnya kesadaran hidup di wilayah rawan bencana yang harus diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh.

Ia mengakui bahwa salah satu faktor penyebab bencana adalah penggundulan hutan di samping curah hujan ekstrem.

Sebagai contoh, hutan di Jawa yang seluas kurang lebih dua koma empat juta hektare saat ini separuhnya telah menjadi lahan terbuka.

Kondisi tersebut merupakan akumulasi permasalahan masa lalu yang belum diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh.

Panggah berharap bencana ini menjadi momentum introspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata kelola kehutanan.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dirumuskan dengan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Orientasi pembangunan harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan untuk kehidupan generasi mendatang.

Koordinasi antar lembaga pemerintah perlu ditingkatkan untuk menciptakan kebijakan yang terintegrasi.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan juga menjadi faktor penting yang harus diperkuat.

Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dijaga untuk membangun kepercayaan publik.

Evaluasi terhadap implementasi peraturan lingkungan yang ada perlu dilakukan secara berkala dan menyeluruh.

Pembelajaran dari bencana ini harus menjadi landasan perbaikan sistem pengelolaan lingkungan secara nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga