Saiful Mujani Tegas: Mandat Rakyat dari Pemilu Tak Bisa Dicabut Presiden atau Menteri, Titik!

Repelita Jakarta - Guru besar ilmu politik Saiful Mujani menegaskan bahwa mandat kepemimpinan nasional yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut secara sepihak oleh siapa pun termasuk presiden atau menteri.

Melalui akun X pribadinya pada 11 Desember 2025 ia menyatakan bahwa hanya rakyat sendiri yang berhak mencabut mandat tersebut melalui mekanisme pemilu berikutnya atau melalui aksi massa yang masif serta terorganisir.

Secara prinsip mandat rakyat yang diberikan kepada seseorang untuk jadi pimpinan rakyat lewat pemilihan langsung tidak bisa dicabut.

Satu-satunya jalur lain yang sah adalah melalui putusan pengadilan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat yang ditetapkan oleh konstitusi.

Kecuali oleh rakyat sendiri lewat pemilu atau aksi-aksi masif rakyat dan oleh pengadilan karena melanggar hukum berat.

Saiful Mujani menegaskan bahwa presiden maupun menteri tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk mencabut mandat pimpinan lain yang juga dipilih langsung oleh rakyat karena hal itu akan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Presiden, apalagi mentri, tidak berwenang mencabutnya.

Jika terdapat undang-undang yang membolehkan pencabutan sepihak maka undang-undang tersebut secara otomatis batal demi konstitusi karena melanggar dasar utama demokrasi yaitu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Kalau ada UU yang bertentangan dengan prinsip itu maka uu itu batal demi konstitusi. Kedaulatan rakyat itu dasar dan segala-galanya dalam demokrasi. @officialMKRI.

Pernyataan ini langsung memicu diskusi luas di kalangan akademisi dan aktivis demokrasi yang menilai pentingnya menjaga kemurnian prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga