
Repelita Jakarta - Pakar ilmu politik Saiful Mujani mengkritik tajam wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang digulirkan sejumlah elite partai politik.
Ia menilai argumen efisiensi anggaran serta pengurangan praktik politik uang dalam pilkada langsung sebagai tuduhan tidak berdasar terhadap rakyat.
Menurut Saiful Mujani, usulan agar kepala daerah dipilih DPRD justru menyiratkan bahwa masyarakat dianggap sebagai penyebab maraknya politik uang dan gangguan persatuan nasional.
Padahal, penyebar uang dalam praktik tersebut adalah para politisi sendiri yang sering kali tidak layak atau kurang kompeten namun memaksakan diri untuk meraih kemenangan.
Saiful Mujani menegaskan bahwa sumber utama politik uang berasal dari kalangan politisi, bukan dari rakyat biasa.
Jika biaya pilkada langsung dianggap terlalu tinggi dan menjadi pemicu korupsi, maka hal itu biasanya terkait pengeluaran pribadi calon untuk memastikan kemenangan.
Ia mempertanyakan mengapa tidak ada upaya membuat biaya pribadi calon menjadi nol atau sangat rendah melalui regulasi undang-undang yang ditegakkan secara konsisten.
Pernyataan tersebut disampaikan Saiful Mujani melalui akun media sosialnya pada akhir Desember 2025, di tengah semakin menguatnya dukungan partai-partai besar terhadap mekanisme pemilihan tidak langsung.
Kritik ini menambah daftar panjang penolakan dari berbagai kalangan terhadap wacana yang dianggap dapat menggerus hak demokrasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

