Said Didu Ungkap di Morowali Telah Terjadi Perselingkuhan Izin: Prabowo Marah Besar

Repelita - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan adanya penyimpangan serius dalam proses perizinan di kawasan industri Morowali.

Dalam sebuah podcast yang tayang pada Senin 1 Desember 2025, dia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk perselingkuhan terhadap mekanisme perizinan yang seharusnya.

Menurut Said Didu, kemarahan yang disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merupakan cerminan langsung dari sikap Presiden Prabowo Subianto.

Puncak kemarahan Presiden Prabowo tersebut harus disuarakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melalui pernyataan-pernyataan tegasnya.

Persoalan fundamental yang terjadi adalah negara dianggap mulai kehilangan kendali atas wilayah industri strategisnya sendiri.

Kebijakan sebelumnya yang mengizinkan bandara khusus beroperasi secara internasional dinilai telah menciptakan kondisi mirip negara dalam negara.

Bandara khusus tersebut beroperasi tanpa melibatkan institusi negara seperti imigrasi dan bea cukai secara penuh.

Kondisi itu memungkinkan arus mobilitas orang dan barang berjalan secara mandiri di luar pengawasan otoritas resmi.

Said Didu juga menyoroti dampak ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut yang dinilai tidak menguntungkan Indonesia.

Hanya sekitar dua hingga lima persen dari total nilai tambah industri yang benar-benar dinikmati oleh negara.

Sebagian besar keuntungan dari kegiatan industri di Morowali justru dibawa ke luar negeri oleh pihak asing.

Beberapa pejabat negara diketahui telah menolak skema perizinan dan pembangunan bandara khusus di kawasan industri tersebut.

Namun penolakan dari para pejabat tersebut tidak berhasil menghentikan laju industrialisasi yang didukung kepentingan tertentu.

Kementerian Perhubungan telah mengambil langkah korektif dengan mencabut izin penerbangan internasional untuk Bandara Khusus IMIP.

Keputusan pencabutan tersebut tertuang dalam regulasi baru yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada pertengahan Oktober 2025.

Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan kendali negara atas wilayah kedaulatannya yang sempat longgar.

Pembahasan mendalam mengenai perizinan di Morowali telah menyadarkan banyak pihak mengenai kompleksitas pengelolaan sumber daya alam strategis.

Isu ini memerlukan pengawasan ketat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga dengan baik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga