Said Didu Buka Suara: Beberkan Keterlibatan 'Bintang-bintang' dan Dilarang Jokowi Jadi Dirjen Minerba Soal Morowali

 

Repelita Jakarta – Mantan pejabat tinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Said Didu mengungkapkan pengalaman dan pengamatannya mengenai tata kelola industri nikel di Morowali.

Dalam sebuah diskusi podcast, ia menyatakan pernah mendapat larangan tidak langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Larangan tersebut disampaikan melalui seorang menteri yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pemerintahan pada masa itu.

Said Didu mengungkap kejadian tersebut terjadi pada periode dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas.

Itu adalah masa ketika kawasan industri Morowali mulai menarik perhatian dunia sebagai pusat pengolahan nikel.

Dikatakannya bahwa berbagai kebijakan terkait pengelolaan sumber daya mineral sudah dapat diatur oleh pihak tertentu.

Padahal aturan hukum dan pedoman pelaksanaannya belum secara resmi diterbitkan oleh pemerintah saat itu.

Pengalamannya pertama kali mengunjungi Morowali sangat membekas dalam ingatannya.

Dia dijemput menggunakan helikopter dari Bandara Kendari menuju lokasi industri di Morowali.

Saat tiba di lokasi, ia merasa terkejut dengan komposisi sumber daya manusia yang menduduki posisi strategis.

Para direksi yang mengelola fasilitas pengolahan nikel ternyata bukan berasal dari kalangan insinyur atau ahli tambang.

Jabatan-jabatan penting justru diduduki oleh mantan pejabat di bidang perindustrian dan eks direktur jenderal.

Susunan personalia tersebut memberikan kesan bahwa segala sesuatunya telah direncanakan dengan sangat matang.

Pihak pengelola sepertinya telah memiliki pemetaan yang jelas mengenai karakter setiap pejabat pemerintah.

Mereka dapat membedakan mana pejabat yang memiliki integritas kuat dan mana yang dapat diajak bekerja sama.

Di balik semua struktur operasional tersebut, terdapat pengaruh kuat dari kalangan militer dengan pangkat tinggi.

Seragam, tanda pangkat, dan kekuasaan yang melekat menjadi faktor yang mampu membungkam banyak suara kritis.

Said Didu juga mengungkapkan bahwa izin usaha pertambangan kerap mendapatkan dukungan dari perwira tinggi.

Dukungan dari para jenderal ini menjadi semacam pengaman bagi operasional pertambangan di lapangan.

Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden meminta dengan tegas agar para perwira tinggi berhenti menjadi pendukung bagi kepentingan tertentu.

Pernyataan tersebut hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh orang-orang yang tahu detail pengelolaan industri.

Mereka yang mengetahui siapa pemilik smelter, pemilik bijih nikel, dan pengawas lalu lintas barang di lokasi.

Said Didu menggambarkan kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park bagaikan negara dalam negara.

Kompleks industri seluas empat ribu hektare itu memiliki bandara sendiri untuk keperluan transportasi udara.

Pelabuhan khusus juga dibangun untuk mendukung aktivitas ekspor dan impor bahan baku serta produk jadi.

Pagar pembatas yang mengelilingi kawasan bahkan tidak dapat dilewati oleh bupati atau gubernur setempat.

Dirinya sendiri mengaku pernah masuk ke dalam kawasan tersebut sebanyak lima kali dengan berbagai cara.

Dua kali di antaranya harus melalui pintu belakang karena akses utama tidak dapat digunakan.

Dari pelabuhan besar di kawasan industri, aktivitas bongkar muat berlangsung sangat intensif setiap harinya.

Tercatat sekitar tiga puluh kapal beraktivitas di pelabuhan tersebut dalam satu hari penuh.

Berbagai jenis barang dapat keluar masuk dengan mudah tanpa melalui pemeriksaan yang ketat.

Said Didu juga mengisahkan tentang penolakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Menteri Sudirman Said menolak memberikan persetujuan peresmian kawasan industri Morowali saat itu.

Namun Presiden Joko Widodo tiba-tiba terbang langsung ke lokasi bersama menteri yang sangat berkuasa.

Kejadian tersebut menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang seolah telah direncanakan sebelumnya.

Terjadi pembangkangan terhadap prosedur bersih dan jelas yang seharusnya dipatuhi dalam penerbitan izin.

Izin-izin usaha melompati meja kerja direktorat jenderal yang berwenang mengurusi mineral dan batubara.

Legitimasi operasional diperkuat dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam struktur perusahaan.

Dalam narasi panjangnya, Said Didu menyebut Morowali sebagai pusat legalisasi perampokan kekayaan negara.

Frasa tersebut diucapkannya dengan penuh keyakinan meski menyadari kontroversi yang mungkin timbul.

Pernyataan ini memantulkan pertanyaan mendasar tentang keterkaitan kekuasaan, modal, dan militer.

Industri nikel Indonesia dijalankan oleh jaringan yang sangat kompleks dan saling terhubung erat.

Diskusi podcast tersebut berubah menjadi ruang pembedahan masalah yang selama ini tersembunyi.

Suasana seolah menghadirkan bayangan debu nikel dan suara helikopter ke telinga para pendengar.

Pernyataan Said Didu tentang keberanian membuka fakta menjadi pesan yang paling diingat.

Masalah ini bukan sekadar persoalan perizinan dan kegiatan pertambangan biasa.

Ini menyangkut keberanian mengungkapkan kebenaran yang selama ini hanya disampaikan secara berbisik.

Masyarakat publik memiliki hak untuk menilai dan menyikapi berbagai pengungkapan ini.

Kebenaran seringkali justru lebih jelas terdengar dari mereka yang pernah dibungkam suaranya.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.

Pengawasan yang ketat dan partisipasi publik diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, kekayaan alam Indonesia dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Setiap pengungkapan fakta harus diikuti dengan tindak lanjut yang konkret dari aparat penegak hukum.

Proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran.

Pada akhirnya, tujuan pembangunan industri adalah menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

Moralitas dan etika harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik.

Dengan prinsip tersebut, Indonesia dapat menjadi contoh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga