[HEBOH] Data Kemenhub 2024 Ungkap Ada 37.830 'Penumpang Siluman' di Bandara IMIP, Asnil Tan Sebut Seperti Karpet Merah bagi Maling

 

Repelita Jakarta – Direktur Eksekutif Migrant Watch Asnil Tan mengungkapkan temuan mengejutkan berdasarkan data resmi Kementerian Perhubungan tahun dua ribu dua puluh empat.

Data tersebut menunjukkan bahwa Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park mencatat lima puluh satu ribu seratus delapan puluh penumpang sepanjang tahun.

Namun kapasitas penerbangan yang tercatat secara resmi hanya mampu mengangkut maksimal tiga belas ribu tiga ratus lima puluh orang.

Terdapat selisih yang sangat besar mencapai tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh penumpang yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya.

Asnil Tan menyebut keberadaan penumpang siluman ini sebagai bentuk pergerakan liar yang sama sekali tidak terekam dalam sistem.

Analisis sederhana menunjukkan bahwa mustahil angka penumpang setinggi itu tercapai jika hanya menggunakan pesawat berkapasitas kecil.

Pesawat tipe Embraer dengan kapasitas lima puluh kursi jelas tidak mampu mengangkut puluhan ribu penumpang dalam setahun.

Kemungkinan besar terdapat pesawat berbadan lebar seperti Airbus A tiga dua puluh yang beroperasi secara rutin.

Pesawat tersebut diduga terbang langsung dari negara lain seperti Singapura atau Guangzhou menuju Bandara PT Indonesia Morolahi Industrial Park.

Yang lebih memperparah kondisi adalah status bandara tersebut yang beroperasi tanpa kehadiran instansi negara yang seharusnya.

Tidak ada petugas imigrasi yang melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan bagi penumpang yang datang dan pergi.

Petugas bea cukai juga tidak ditempatkan di bandara tersebut untuk mengawasi barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Lembaga karantina pun tidak hadir untuk memastikan kesehatan tumbuhan, hewan, dan manusia yang melintas.

Bahkan radar dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara tidak memantau pergerakan pesawat di bandara tersebut.

Kondisi ini dinilai telah menciptakan sebuah pintu masuk dan keluar yang tidak terkontrol di wilayah Republik Indonesia.

Asnil Tan menegaskan bahwa anomali ini bukan sekadar persoalan administratif atau teknis operasional bandara.

Masalah ini telah menyentuh ranah kedaulatan negara yang seharusnya dijaga dengan ketat oleh semua pihak.

Bandara tanpa pengawasan tersebut diibaratkan seperti karpet merah yang memudahkan pencurian kekayaan alam Indonesia.

Pembahasan kemudian merambah pada program hilirisasi yang telah lama menjadi kebijakan utama pemerintah.

Menurut analisis Asnil Tan, program ini justru melenceng sangat jauh dari substansi dan tujuan awalnya.

PT Indonesia Morowali Industrial Park hanya berhenti pada produksi Nickel Pig Iron sebagai produk setengah jadi.

Nilai tambah yang dijanjikan dari proses hilirisasi ternyata tidak pernah benar-benar terwujud secara optimal.

Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal juga tidak sesuai dengan harapan.

Indonesia memiliki sekitar seratus lima puluh empat juta tenaga kerja dengan enam puluh persen di sektor informal.

Namun di Morowali justru terjadi peningkatan signifikan Tenaga Kerja Asal China dalam jumlah yang sangat besar.

Estimasi jumlah Tenaga Kerja Asal China bervariasi mulai dari tujuh ribu hingga lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh orang.

Angka pasti sulit diketahui karena tidak ada transparansi dalam pelaporan dan pengawasan.

Asnil Tan meyakini bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih besar dari data resmi yang dikeluarkan oleh kementerian.

Bahkan terdapat tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan sederhana seperti mengatur lalu lintas truk.

Pekerjaan semacam itu seharusnya tidak memerlukan visa ahli dan dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal.

Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional menunjukkan ketimpangan yang sangat mencolok dalam pola investasi.

Singapura menanamkan modal sebesar tiga belas koma dua delapan miliar dolar Amerika Serikat dengan membawa seribu delapan ratus sebelas tenaga kerja asing.

Sementara China berinvestasi delapan koma dua dua miliar dolar Amerika Serikat namun membawa lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tenaga kerja.

Setiap satu miliar dolar investasi dari China membawa sepuluh kali lipat lebih banyak tenaga kerja asing dibandingkan negara lain.

Temuan ini mengindikasikan adanya sistem yang tidak sehat dalam pengelolaan investasi dan ketenagakerjaan.

Pengawasan yang lemah terhadap pergerakan manusia dan barang telah menciptakan celah keamanan yang serius.

Negara dinilai telah terlalu lama membiarkan pintu belakangnya terbuka lebar tanpa pengawasan memadai.

Kedaulatan wilayah udara dan darat harus dijaga dengan ketat melalui instrumen hukum dan kelembagaan yang kuat.

Transparansi data dan akuntabilitas publik menjadi kunci untuk memperbaiki sistem pengawasan yang bermasalah.

Masyarakat berhak mengetahui pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Pemerintah harus segera mengambil langkah korektif untuk menutup semua celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Dengan demikian, kekayaan alam Indonesia dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat banyak.

Pengawasan terhadap bandara khusus dan kawasan industri harus diperketat dengan melibatkan multi instansi.

Koordinasi antara kementerian dan lembaga pemerintah perlu ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih wewenang.

Pelibatan masyarakat sipil dan organisasi pengawas dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan publik.

Pada akhirnya, semua upaya harus mengarah pada perlindungan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Data dan fakta yang terungkap harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi semua pemangku kepentingan.

Dengan semangat reformasi birokrasi, tata kelola yang baik dapat diwujudkan untuk kepentingan bangsa dan negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga