Said Aqil Siradj: Izin Tambang Ormas Adalah Jebakan Jokowi untuk Membungkam Suara Kritis NU

Repelita Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj menyatakan kebijakan pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan merupakan jebakan berbahaya yang sengaja dibuat Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, konsesi tambang itu akan melemahkan independensi ormas keagamaan dan perguruan tinggi sehingga kehilangan daya kritis terhadap pemerintah.

Awalnya ia mengaku antusias mendengar wacana tersebut.

Namun setelah mencermati lebih dalam, ia justru melihat risiko jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan.

Said Aqil merujuk pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang juga memperingatkan potensi masalah serius dari kebijakan ini.

Ia menegaskan bahwa ormas yang menerima konsesi tambang akan tersandera kepentingan ekonomi sehingga sulit lagi menyuarakan kritik, terutama terkait kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Kritik ini semakin relevan di tengah konflik internal PBNU yang masih memanas hingga akhir November 2025.

Perseteruan antara KH Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf ikut menyeret isu tambang ke ranah politik organisasi.

Muncul dugaan bahwa kepentingan ekonomi dari konsesi tambang menjadi salah satu pemicu ketegangan antara kedua tokoh tersebut.

Said Aqil menekankan bahwa organisasi besar seperti NU wajib menjaga jarak dari kebijakan yang dapat menciptakan ketergantungan politik dan finansial kepada penguasa.

Ia memperingatkan agar ormas dan kampus tidak tergiur sehingga tetap bisa memperjuangkan kepentingan rakyat kecil serta melindungi lingkungan dari eksploitasi berlebihan.

Pernyataan keras Said Aqil ini memperpanjang deretan kritik publik terhadap kebijakan konsesi tambang yang terus menuai kontroversi hingga kini.(.)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga