Rizal Fadillah Serukan Reformasi Jilid II: Adili Jokowi, Makzulkan Prabowo-Gibran

Repelita Bandung - Pengamat politik kebangsaan M Rizal Fadillah menyatakan bahwa gelombang perubahan besar kedua atau Reformasi Jilid II merupakan hal yang tak terelakkan lagi.

Reformasi tahun 1998 dipicu oleh maraknya praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme yang merajalela.

Kondisi tersebut diperburuk oleh krisis ekonomi akibat beban utang luar negeri yang membengkak, jatuhnya nilai rupiah, dan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok.

Pemerintahan saat itu bersifat sentralistik dan otoriter, dengan hukum yang dijadikan alat kepentingan kekuasaan politik, peran ganda militer, serta pembungkaman terhadap suara mahasiswa dan kalangan intelektual.

Situasi tersebut memicu ledakan gerakan dari kalangan mahasiswa, intelektual, serta masyarakat luas.

Semangat perubahan semakin membara dengan seruan untuk mengadili Soeharto beserta para pendukungnya, memberantas korupsi kolusi nepotisme, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, memberikan otonomi daerah yang luas, menegakkan supremasi hukum, menstabilkan harga barang, serta menghapus peran ganda angkatan bersenjata.

Puncaknya terjadi pada Mei 1998 ketika gerakan reformasi mencapai klimaks.

Mahasiswa berhasil menduduki posisi kunci dengan menekan lembaga legislatif, eksekutif, serta aparat keamanan untuk memenuhi kehendak rakyat.

Akibatnya, Soeharto lengser, pemilu demokratis digelar pada 1999, peran ganda militer dihapus, berbagai regulasi pemberantasan korupsi dibentuk, Undang-Undang Dasar diamandemen, otonomi daerah diperluas, serta nilai tukar mata uang distabilkan.

Tahun 2026 akan menandai 28 tahun sejak reformasi pertama, namun kondisi politik, ekonomi, serta hukum tampak kembali ke pola lama.

Praktik korupsi kolusi nepotisme semakin menggila dengan skala yang jauh lebih besar.

Meskipun presiden berganti-ganti, pola kekuasaan oligarki tetap kuat melekat.

Demokrasi belum benar-benar pulih dan terus dicari bentuk idealnya.

Puncak kerusakan sistem kekuasaan terjadi pada era Joko Widodo.

Berbagai tudingan mencakup masalah ijazah, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta indikasi korupsi kolusi nepotisme.

Belum lagi isu pengkhianatan terhadap negara serta kebohongan yang berulang kali terjadi.

Pemerintahan penggantinya di bawah Prabowo Subianto hingga saat ini cenderung diam saja dan melanjutkan pola kemunduran tersebut.

Masyarakat terus menyuarakan tuntutan pertanggungjawaban, namun Prabowo dinilai melindungi dan mengabaikan seruan tersebut.

Harapan perubahan mendasar di bawah kepemimpinan Prabowo dianggap nihil.

Ia hanya mampu mundur maju atau bergerak tanpa arah jelas.

Perubahan bertahap pun tidak terlihat.

Janji besar sering kali berujung pada penipuan melalui taktik-taktik semu.

Rakyat diminta bersabar menunggu sesuatu yang tak kunjung datang.

Praktik korupsi kolusi nepotisme tetap berkembang biak, pengaruh asing semakin menguat, penderitaan rakyat bertambah berat, sementara institusi kepolisian semakin makmur dan dominan.

Tuntutan utama mencakup penghentian peran ganda polisi, pemberantasan korupsi kolusi nepotisme, pengadilan terhadap Joko Widodo beserta para pendukungnya, peninjauan ulang utang luar negeri, pengusiran pengusaha asing yang merugikan, pengembalian tanah kepada masyarakat, serta penegakan supremasi hukum dan keadilan.

Inti dari seruan tersebut adalah pengadilan terhadap Joko Widodo serta pemakzulan terhadap Prabowo-Gibran.

Prabowo akan terus menjadi target selama tidak mampu melakukan transformasi.

Ia saat ini berada di titik persimpangan yang menentukan.

Reformasi Jilid II tidak boleh ditunda lagi karena keterlambatan berarti membiarkan negara terus membusuk.

Mengacu pada peristiwa 1998, bulan Mei 2026 menjadi batas waktu bagi mahasiswa untuk bangkit secara mandiri menghadapi tantangan.

Elemen-elemen perubahan lainnya dipastikan akan bergabung secara masif.

Reformasi Jilid II telah menjadi keniscayaan yang tak terhindarkan.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga