Pemerintah Tegaskan Penanganan Bencana Aceh-Sumatera Skala Nasional Sejak Hari Pertama

Repelita Jakarta - Pemerintah pusat menegaskan bahwa respons terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat telah dilaksanakan dengan pendekatan skala nasional sejak hari pertama kejadian pada 26 Desember 2025, meskipun tidak dideklarasikan sebagai status bencana nasional.

Pernyataan ini dikeluarkan untuk merespons polemik yang terus bergulir mengenai perlunya penetapan status khusus tersebut dalam beberapa minggu belakangan.

“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional,” ungkap Sekertaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

“Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini, langsung mobilisasi nasional,” terusnya.

Menurut Teddy, pemerintah segera menggerakkan sumber daya secara nasional yang mencakup ketiga provinsi terdampak.

Sejak awal kejadian, lebih dari 50.000 personel gabungan telah diturunkan ke lapangan, meliputi anggota TNI, Polri, Basarnas, serta berbagai kelompok sukarelawan.

Pada pekan pertama saja, jumlah petugas yang aktif bergerak telah melampaui 26.000 orang.

Seluruh biaya penanganan bencana dipastikan ditanggung sepenuhnya oleh anggaran negara pusat.

Presiden telah menyiapkan dana hingga Rp60 triliun yang akan dicairkan secara bertahap untuk mendukung pembangunan tempat tinggal sementara, rumah permanen, sarana publik, serta gedung pemerintahan daerah seperti kantor DPRD dan kecamatan.

Lebih lanjut, 52 kepala daerah di wilayah terdampak langsung mendapat suntikan dana tunai sejak hari pertama guna mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat di lokasi.

Dalam hal dukungan peralatan dan infrastruktur, pemerintah menjelaskan bahwa bantuan pusat tidak terikat pada status formal bencana nasional.

Lebih dari seratus unit kapal, pesawat terbang, helikopter, serta sekitar seribu alat berat telah dimobilisasi dari berbagai penjuru Indonesia.

Proses rehabilitasi jalan dan jembatan yang rusak terus dilakukan, dengan beberapa segmen berhasil diperbaiki dalam waktu satu hingga sepuluh hari.

Meskipun demikian, pemerintah mengakui bahwa penyaluran logistik belum merata sempurna di semua titik terdampak.

Oleh karena itu, warga yang menemukan area belum terjangkau bantuan dihimbau untuk segera melaporkan kepada aparat terkait, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, hingga pemerintah setempat agar penanganan dapat segera dilakukan.

Teddy menandaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, hingga perangkat kecamatan dan desa, tetap aktif bertugas di lapangan.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga