Gatot Nurmantyo: Bencana Sumatera Akibat Pembalakan Liar dan Ketidakadilan Pusat

Repelita Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah pusat terkait bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat yang menurutnya bukan murni musibah alam, melainkan konsekuensi dari buruknya pengelolaan negara.

Ia menegaskan bahwa peristiwa destruktif tersebut merupakan hasil langsung dari penebangan hutan tanpa izin, aktivitas pertambangan liar, serta pemberian konsesi eksploitasi sumber daya alam tanpa studi dampak lingkungan yang layak.

Kerusakan ekosistem hutan, gangguan alur sungai, serta minimnya pengendalian membuat rakyat kecil harus membayar mahal dengan nyawa dan harta benda akibat bencana yang seharusnya dapat dihindari.

Gatot menyoroti masih banyaknya pelaku penghancuran lingkungan yang berkeliaran bebas serta absennya kehadiran negara dalam penegakan aturan perlindungan alam.

Aparat yang bertugas mengawasi sering kali tidak bertindak decisif, bahkan sebagian diduga terlibat kolusi dengan para perusak lingkungan.

Lambatnya respons pemerintah pusat dalam menanggulangi dampak bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya dinilai memicu kebangkitan kembali rasa kekecewaan terhadap otoritas pusat.

“Audit dan cabut seluruh izin HPH dan tambang bermasalah. Tindak tegas pejabat yang terlibat tanpa pandang jabatan,” ungkapnya.

“Aceh tidak sedang bermimpi jadi negara lain, tetapi sedang bertanya, apakah menjadi bagian Indonesia berarti harus terus-menerus menanggung ketidakadilan,” lanjutnya.

Ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan serta keterlambatan bantuan menjadi pemicu potensi kerawanan politik, terutama saat masyarakat merasa dibiarkan sendirian menghadapi kerusakan tanpa perlindungan memadai dari negara.

Situasi di Aceh sangat mengkhawatirkan karena dampak bencana tidak hanya merusak tempat tinggal dan harta, tetapi juga melenyapkan sumber penghidupan, lahan pertanian, serta menelan korban jiwa dalam skala besar.

Pemerintahan daerah dinilai tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengatasi konsekuensi bencana karena keterbatasan dana, sementara sokongan dari pusat baru tiba setelah situasi semakin parah.

Korban bencana memerlukan penanganan komprehensif yang mencakup pendataan akurat, operasional dapur umum, fasilitas medis darurat, serta layanan pendampingan psikologis.

Lebih jauh, pemerintah wajib menyediakan tempat penampungan sementara, merancang program pemindahan penduduk, serta menjamin rehabilitasi yang terencana karena banyak kawasan sudah tidak aman lagi untuk ditempati.

Gatot memperingatkan bahwa ketidakadilan ekologis serta kelambanan pemerintah pusat telah memunculkan krisis kepercayaan yang mendalam.

Ketika rakyat menyaksikan eksploitasi alam berjalan lancar sementara keselamatan mereka diabaikan, maka timbul pertanyaan fundamental tentang siapa yang sesungguhnya mendapat prioritas perlindungan dari negara.

Kondisi tersebut menjadi faktor utama mengapa sebagian masyarakat Aceh mulai mempersoalkan makna kebersamaan mereka dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gatot mendesak dilakukannya pemeriksaan total terhadap semua izin hak pengusahaan hutan dan pertambangan yang bermasalah, penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap pejabat terlibat, serta pembentukan gugus tugas nasional perlindungan lingkungan yang mengintegrasikan TNI, Polri, BIN, dan komunitas adat setempat.

Ia juga menyerukan penguatan mekanisme respons darurat melalui komando terkoordinasi yang lebih cepat dan efektif.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga