Luhut bantah terlibat atau ada kepemilikan di perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Repelita Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas membantah segala bentuk keterlibatan atau kepemilikan saham di perusahaan PT Toba Pulp Lestari.

Seperti yang telah menjadi sorotan publik, perusahaan ini sering dikritik karena dianggap bertanggung jawab atas degradasi lingkungan, termasuk hilangnya hutan penutup di area konsesi dekat Danau Toba, yang pada akhirnya menyebabkan banjir besar, longsor tanah, periode kekeringan, serta gangguan pada sistem pengelolaan air setempat.

Selain itu, wilayah operasional PT Toba Pulp Lestari juga tumpang tindih dengan tanah adat masyarakat setempat, sehingga memicu perselisihan yang berkelanjutan di kalangan komunitas adat, yang hingga kini merasa hak-hak mereka belum sepenuhnya dikembalikan meskipun sebagian hutan adat telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.

Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik mengenai tuduhan bahwa Bapak Luhut Binsar Pandjaitan memiliki keterlibatan atau kepemilikan di perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL), Informasi tersebut adalah tidak benar.

Demikian pernyataan dari Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yaitu Jordi Mahardi, dalam rilis resminya yang disampaikan pada Kamis, 4 Desember 2025.

Jodi juga menjelaskan lebih lanjut bahwa Luhut sama sekali tidak memiliki kepentingan, tidak berafiliasi, dan tidak ikut campur dalam segala hal terkait PT Toba Pulp Lestari, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Ia menekankan bahwa semua klaim yang menyebar luas tentang kepemilikan atau partisipasi Luhut dalam perusahaan itu hanyalah informasi yang salah dan tidak memiliki dasar fakta yang kuat.

Sebagai seorang pejabat negara, Bapak Luhut secara konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan. Beliau juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel.

Untuk alasan itu, Jodi mengajak semua pihak agar lebih waspada dalam membagikan informasi yang belum diverifikasi, serta menjunjung tinggi prinsip etika di dunia maya supaya tidak menimbulkan salah paham atau penyebaran berita bohong di masyarakat luas.

Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilahkan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga