Kronologi Gus Ipul dikecam usai minta influencer izin ke Kemensos sebelum donasi bencana, ucapannya tuai kritikan

Repelita Jakarta - Pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mewajibkan influencer dan tokoh publik mengantongi izin Kementerian Sosial sebelum menggalang dana bencana memicu kecaman luas dari masyarakat.

Ucapan tersebut disampaikan Gus Ipul pada Selasa 9 Desember 2025 di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, saat banyak selebriti dan influencer tengah berlomba mengumpulkan bantuan untuk korban banjir serta longsor di Sumatra.

Menurutnya, perizinan menjadi syarat mutlak agar pengumpulan dana tetap sesuai ketentuan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial," katanya.

Ia menjamin proses izin berlangsung mudah dan tidak berbelit-belit, terutama untuk kegiatan berskala nasional.

"Kalau tingkat nasional ya, mengambilnya dari berbagai provinsi tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya ya, tentu enggak perlu rumit," ujarnya.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya audit profesional untuk dana di atas Rp500 juta serta pelaporan rinci untuk semua jumlah donasi.

"Kalau di atas Rp 500 juta ya harus menggunakan auditor. Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Kalau misalnya Rp 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial," imbuhnya.

Meski mengapresiasi niat baik para influencer, pernyataan itu langsung menuai kritik keras karena dianggap mempersulit gerak cepat bantuan kemanusiaan.

Aktivis Dandhy Dwi Laksono menjadi salah satu yang paling keras menyuarakan penolakan melalui platform X pada Rabu 10 Desember 2025.

SAMPAH !!! (pun masih lebih berguna), tulis Dandhy Dwi Laksono.

Unggahan tersebut seketika viral dan memicu rentetan komentar warganet yang menyayangkan sikap birokratis di tengah situasi darurat.

"Gila ya mas, kehadiran mereka bukan mempermudah justru mempersulit,"

"Kenapa yang open donasi males ngurus ijin terus persyaratan Bla Bla bla, karena birokrasi pemerintah itu panjang bertele tele lambat, makanya rakyat Indonesia pinter-pinter ya gerak sendirilah, keburu kelaparan pak korban banjirnya, slogan pemerintah "kalo bisa lambat kenapa dipercepat,"

Kecaman bertubi-tubi ini menjadikan nama Gus Ipul trending sekaligus memperpanas perdebatan publik mengenai urgensi birokrasi versus kecepatan penyaluran bantuan korban bencana.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga