Jerry Massie Minta Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto Dievaluasi, Sebut Bencana Sumatera Akibat Ulah Manusia

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Jerry Massie menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja dua pejabat tinggi pemerintah.

Rekomendasi tersebut disampaikan untuk merespons bencana ekologis yang melanda tiga provinsi di wilayah Sumatera.

Jerry Massie menyatakan bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beserta jajarannya perlu mendapat penilaian serius.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto juga termasuk dalam daftar evaluasi yang disarankan.

Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies ini menyampaikan pandangannya kepada media pada Senin 1 Desember 2025.

Menurut analisanya, bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tidak terlepas dari peran manusia.

Keserakahan dan ketamakan dalam mengeksploitasi sumber daya alam dinilai sebagai faktor utama terjadinya tragedi tersebut.

Pembabatan hutan secara besar-besaran dan penggundulan hutan lindung dianggap sebagai penyebab utama bencana ekologis.

Pembalakan liar yang tidak terkontrol telah berlangsung lama di berbagai wilayah dengan mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan.

Aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan dampak ekologis turut memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi.

Indonesia disebutkan berada di peringkat kedua sebagai negara perusak hutan terbesar di dunia.

Dalam satu hingga dua dekade terakhir hampir sepuluh koma lima juta hektar hutan telah dibabat tanpa pertimbangan matang.

Nasib masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering kali diabaikan dalam proses eksploitasi sumber daya alam.

Jerry Massie menyentil pernyataan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan mengenai kayu lapuk dan pohon tumbang.

Data dan gambar yang beredar menunjukkan kayu-kayu yang hanyut dalam kondisi terpotong dengan rapi.

Keadaan tersebut sangat tidak mungkin terjadi hanya karena faktor alam tanpa campur tangan manusia.

Kementerian Kehutanan dinilai tidak mau bertanggung jawab dengan mengangkat tangan dan cuci tangan atas permasalahan ini.

Bupati Tapanuli Selatan telah menyebutkan bahwa instansi kehutanan memberikan izin pembalakan hutan di wilayahnya.

Bencana ekologis telah merenggut lebih dari empat ratus nyawa dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

Korban tewas di Sumatera Utara mencapai dua ratus tujuh belas orang berdasarkan data terbaru.

Provinsi Aceh mencatat sembilan puluh enam korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Sumatera Barat melaporkan seratus dua puluh sembilan orang meninggal dengan ratusan lainnya masih dalam status hilang.

Total korban jiwa mencapai empat ratus empat puluh dua orang dengan empat ratus dua orang dinyatakan hilang.

Jerry Massie juga menyoroti pernyataan Kepala BNPB yang menyebut bencana hanya heboh di media sosial.

Pernyataan tersebut dinilai tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan korban dan masyarakat terdampak.

Kepala BNPB telah meminta maaf atas pernyataannya setelah melihat langsung kondisi di lapangan.

Permintaan maaf disampaikan kepada Bupati Tapanuli Selatan setelah sebelumnya menilai banjir tidak terlalu mengkhawatirkan.

Kunjungan langsung ke lokasi bencana memberikan gambaran nyata tentang besarnya dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah.

Evaluasi terhadap sistem penanggulangan bencana perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan.

Transparansi dalam pemberian izin pengelolaan hutan dan tambang harus ditingkatkan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Pengawasan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam perlu diperketat untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup perlu didukung dengan mekanisme yang jelas dan terlindungi.

Kebijakan lingkungan hidup harus mengutamakan prinsip keberlanjutan dan keadilan antargenerasi.

Pemerintah daerah dan pusat harus berkoordinasi lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sanksi tegas perlu diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan.

Rehabilitasi kawasan hutan yang rusak harus menjadi prioritas dalam program pemulihan pasca bencana.

Edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perlu digencarkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menemukan solusi terbaik bagi permasalahan lingkungan.

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan di wilayah masing-masing.

Pembangunan berkelanjutan harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan lingkungan perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil akan memperkuat upaya pelestarian lingkungan.

Semua pihak diharapkan dapat belajar dari bencana ini untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan ke depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga