[GEGER] UU Cipta Kerja Bikin Negara Boncos Rp25 Triliun per Tahun dari Restitusi Batu Bara

 

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa kebijakan perpajakan yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 justru menyebabkan negara merugi hingga Rp25 triliun setiap tahunnya.

Kerugian besar tersebut berasal dari perubahan status batu bara yang semula bukan barang kena pajak menjadi barang kena pajak.

Akibat perubahan itu, perusahaan tambang batu bara kini berhak mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dalam jumlah sangat besar kepada pemerintah.

"Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan, status batu bara menguat dari non-barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya, industri batu bara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar Rp25 triliun per tahun," ungkap Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin, 8 Desember 2025.

Purbaya menegaskan bahwa restitusi masif ini tidak hanya gagal menambah penerimaan negara, melainkan membuat kontribusi fiskal sektor batu bara menjadi negatif setelah dikurangi semua biaya dan beban pajak.

Untuk menutup lubang anggaran tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan pungutan bea keluar atas ekspor batu bara.

Kebijakan bea keluar ini, menurut Purbaya, sama sekali bukan untuk melemahkan industri melainkan hanya untuk mengembalikan keseimbangan fiskal yang rusak sejak aturan tahun 2020 diberlakukan.

Ia menjamin pungutan tersebut tidak akan mengganggu daya saing ekspor batu bara Indonesia di pasar dunia.

Sebab sebelum tahun 2020, ketika belum ada fasilitas restitusi sebesar ini, pelaku usaha batu bara tetap mampu bersaing secara global.

Purbaya menyampaikan fakta tersebut sebagai mantan pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan yang memahami dampak kebijakan terhadap stabilitas keuangan negara.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga