[GEGER] Greenpeace Tunjuk Hidung: Bahlil, Raja Juli Antoni dan Menteri Perizinan Harus Mundur, Banjir Sumatera Bukan Alam Marah Tapi Kebijakan Goblok

 

Repelita Jakarta - Banjir bandang dan longsor yang menewaskan ratusan orang di Sumatera dinilai bukan semata bencana alam, melainkan akibat langsung dari kerusakan lingkungan yang sudah diprediksi sejak satu dekade silam.

Dalam acara Abraham Samad Speak Up, Koordinator Kampanye Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dengan tegas menyatakan bahwa tragedi ini merupakan buah dari kegagalan kebijakan pemerintah yang berulang kali diperingatkan tapi diabaikan.

Menurutnya, dua faktor utama penyebab bencana sangat kentara, yaitu cuaca ekstrem akibat perubahan iklim dan penghancuran ekosistem secara masif melalui izin-izin yang dilepaskan tanpa pengendalian ketat.

Iqbal menegaskan bahwa cuaca ekstrem bukan datang begitu saja dari langit, melainkan konsekuensi dari kebijakan negara yang gagal menjaga keseimbangan alam.

Ia secara langsung menunjuk tiga menteri yang harus bertanggung jawab atas malapetaka ini.

Pertama, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, karena pengawasan tambang di daerah rawan bencana nyaris tidak ada meski ancaman cuaca ekstrem sudah diketahui jauh-jauh hari.

Kedua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni, yang mengelola kawasan hutan dan daerah aliran sungai namun gagal mencegah pembalakan serta kerusakan DAS yang terbukti dari gelondongan kayu gergajian rapi yang terbawa banjir.

Ketiga, menteri yang mengurusi tata ruang dan perizinan lintas sektor, karena tidak mungkin kerusakan sebesar ini terjadi tanpa persetujuan berlapis dari pusat.

Greenpeace menuntut ketiga menteri tersebut tidak hanya meminta maaf, tapi mundur dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik.

Di negara lain, kata Iqbal, pejabat tinggi mengundurkan diri adalah hal biasa ketika kebijakan yang salah menyebabkan korban jiwa sebesar ini, bukan hanya dianggap sebagai takdir alam.

Data menunjukkan Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam deforestasi dengan kehilangan hutan seluas 264.119 kilometer persegi atau lebih dari 22 persen tutupan hutan nasional, hanya kalah dari Brasil.

Sumatera menjadi pulau yang paling parah terdampak dengan deforestasi besar-besaran sejak 1990 yang baru melambat setelah hutan primer hampir lenyap.

Kombinasi tambang emas terbuka, proyek PLTA di Batang Toru, serta pembalakan liar yang dibiarkan menjadi resep bencana yang kini terbukti nyata.

Iqbal menyampaikan rasa sedih terdalam sebagai aktivis lingkungan justru ketika semua peringatan yang disuarakan bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan pahit di lapangan.

Abraham Samad menutup diskusi dengan pertanyaan tajam bahwa jika kecelakaan lalu lintas saja kita cari pelaku lalainya, mengapa bencana sebesar ini tidak ada yang benar-benar dimintai tanggung jawab.

Bagi Greenpeace dan masyarakat yang kehilangan keluarga, banjir mungkin mulai surut, tetapi tuntutan pertanggungjawaban politik baru saja dimulai.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga