[GEGER] Dokter Tifa Tembak Langsung: Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Tapi Warisan Dosa Rezim Jokowi 10 Tahun, Audit Total Tambang-Sawit Sekarang atau Prabowo Ikut Bertanggung Jawab

Repelita [Jakarta] - Dokter Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) mengeluarkan dokumen tuntutan publik berjudul “ATAS BANJIR SUMATERA & JEJAK KEBIJAKAN REZIM 2014-2024” pada Jumat 5 Desember 2025, dengan 10 poin tuntutan keras sebagai berikut:

1. Banjir Sumatera bukan bencana alam. Ini bencana kebijakan. Banjir yang menenggelamkan Sumatera adalah akibat langsung dari 10 tahun keputusan politik yang membuka hutan, membongkar bukit, dan menjadikan tanah air sebagai pasar bagi para oligark tambang–proyek negara–dan korporasi lintas negara.

2. Kami menuntut audit total atas seluruh izin tambang dan sawit. Mulai dari Aceh, Sumut, Riau, Jambi, hingga Sumsel–seluruh titik banjir beririsan dengan: Ekspansi sawit raksasa, Tambang emas, batu bara, dan nikel, Proyek jalan tambang dan food estate, Penggundulan hutan untuk kepentingan “strategis” rezim 2014-2024. Semua berada dalam pola yang sama: izin dipercepat, pengawasan dilonggarkan, rehabilitasi hutan dihapus hanya di atas kertas.

3. Kami menuntut pertanggungjawaban pejabat yang menandatangani izin-izin tersebut. Tidak hanya korporasi. Pejabat yang menandatangani SK, memuluskan izin, menghapus AMDAL, mengubah peruntukan kawasan hutan, juga harus masuk radar investigasi publik. Rezim yang membuat kebijakan—bukan korban yang harus disalahkan.

4. Kami menolak narasi bahwa ini “cuaca ekstrem”. Data menunjukkan bahwa sejak 2014: Laju deforestasi Sumatera melonjak luarbiasa. Tutupan hutan merosot, DAS rusak, gambut dikeringkan. Sungai-sungai kehilangan zona resapan setelah masuk dalam wilayah konsesi sawit-tambang. Hujan dan banjir adalah cara alam membuka borok kebijakan.

5. Kami menuntut pembentukan Komisi Independen Investigasi Banjir Sumatera. Anggotanya bukan pejabat negara, tetapi: Ahli hidrologi, Ahli tata ruang, Aktivis lingkungan, Wakil masyarakat lokal. Komisi ini harus memiliki akses penuh ke peta konsesi, izin, dan data satelit.

6. Kami menuntut penghentian seluruh proyek ekstraktif yang terbukti memperparah banjir. Termasuk: Tambang batubara Sumsel (Muara Enim – Lahat – PALI), Tambang emas Sumut (Moro, Mandailing Natal), Tambang ilegal dan legal yang merusak hulu sungai, Proyek jalan tambang dan proyek strategis nasional yang memotong kawasan resapan, Food estate yang mengubah gambut menjadi kawasan produksi paksa.

7. Kami menuntut pemulihan hutan dan DAS secara menyeluruh. Bukan seremonial. Bukan pencitraan. Bukan program tanam pohon untuk publikasi. Pemulihan harus diwajibkan, dipantau publik, dan dibiayai oleh pemilik konsesi.

8. Kami menuntut perlindungan hukum bagi warga yang menggugat. Karena dari dulu, mereka yang melawan perusakan lingkungan justru dibungkam. Hari ini kami nyatakan: warga bukan musuh negara. Musuhnya adalah kebijakan yang merusak ruang hidup warga.

9. Kami menuntut transparansi penuh: peta izin, peta konsesi, peta tambang, dan dokumen AMDAL harus dibuka tanpa sensor di situs pemerintah. Publik berhak tahu siapa yang menguasai bumi tempat mereka tinggal.

10. Kami menegaskan bahwa bencana ini adalah titik balik. Jika negara tidak berbenah, banjir Sumatera bukan yang terakhir. Ini hanya pembuka. Karena selama kebijakan dikuasai oligarki, bencana akan terus menjadi langganan rakyat. Rakyat hanyut. Hilang. Terbawa banjir.

Tinggal nama. Apakah ini salah satu agenda?

TUNTUTAN INI BUKAN UNTUK DIBACA, TETAPI UNTUK DIJALANKAN.

Rakyat menagih. Sejarah mencatat. Dan bumi Sumatera telah mengingatkan Pemerintah sekarang, Presiden @prabowo, beserta jajarannya, untuk bertindak, atau hanya menjadikan bencana ini sebagai konten belaka. Hasbunallah wani'mal wakil, ni'mal maula wani'man nashiir. La haula wala quwwata ila billah. Salam takzim dr Tifauzia Tyassuma, M.Sc(*)