Repelita Yogyakarta - Pengamat politik Setiya Jogja mengkritik tajam berbagai wacana terbaru dari kalangan elite yang dinilai semakin menjauh dari aspirasi masyarakat luas.
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta penyelenggaraan pemilu setiap sepuluh tahun sekali dengan dalih penghematan anggaran menjadi sorotan utama.
Pernyataan terbuka mengenai keinginan mengembalikan modal politik juga dianggap sebagai bukti bahwa kepentingan pribadi elite lebih diutamakan.
Setiya Jogja menegaskan bahwa biaya demokrasi yang tinggi bukanlah alasan sah untuk membatasi hak konstitusional rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
Ketika efisiensi keuangan dijadikan landasan untuk mengembalikan kewenangan pemilihan kepada segelintir elite, hal itu justru mencerminkan kemunduran prinsip demokrasi.
Masyarakat hanya akan berperan sebagai penonton pasif sementara para politisi sibuk mengamankan posisi dan investasi politik mereka masing-masing.
Ironisnya, para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi langsung justru lebih giat membahas regulasi yang menguntungkan diri sendiri.
Isu krusial seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan merata, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan sosial sering kali terpinggirkan.
Jika kecenderungan ini terus berlanjut tanpa koreksi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi akan semakin terkikis secara signifikan.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika elite terlalu fokus pada penyelamatan kepentingan kelompoknya, rakyat akhirnya akan menemukan cara alternatif untuk menyuarakan aspirasi.
Demokrasi pada hakikatnya merupakan milik rakyat secara keseluruhan, bukan sekadar instrumen negosiasi di kalangan elite politik.
Setiya Jogja mempertanyakan apakah rangkaian wacana ini menjadi pertanda akan munculnya gelombang perubahan besar serupa dengan reformasi masa lalu.
Ia mengajak publik untuk lebih peka membaca situasi politik terkini yang sedang berkembang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

