Eks Karyawan Bongkar: Pelabuhan dan Bandara IMIP Morowali Nol Bea Cukai & Imigrasi, Kontainer China Masuk Seenaknya!

Repelita Jakarta - Seorang mantan karyawan PT Indonesia Morowali Industrial Park mengungkapkan pengalaman pribadinya terkait ketiadaan petugas imigrasi serta bea cukai di fasilitas bandara dan pelabuhan milik perusahaan tersebut di Morowali, Sulawesi Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui program Rakyat Bersuara di iNews pada 3 Desember 2025, di mana pria yang disebut sebagai Mr X itu menyoroti kondisi operasional yang memungkinkan lalu lintas barang asal China berlangsung tanpa pengawasan resmi negara.

Menurutnya, status pelabuhan sebagai fasilitas privat menghilangkan kehadiran aparat penegak hukum, termasuk bea cukai, sehingga kontainer-kontainer impor bisa langsung dibongkar tanpa prosedur standar.

Ia mengamati secara langsung pada periode 2015 hingga 2016, saat terlibat dalam proses pembongkaran peti kemas yang membawa peralatan pertambangan dan suku cadang kendaraan dari China, tanpa tanda cap atau logo inspeksi bea cukai yang biasanya melekat pada muatan yang telah diverifikasi.

Klaim ini memperlebar polemik yang sebelumnya mencuat terkait bandara khusus PT IMIP, di mana otoritas bandara wilayah Makassar menjelaskan bahwa layanan pemeriksaan imigrasi dan bea cukai hanya bersifat sementara untuk penerbangan internasional, sementara operasional harian difokuskan pada rute domestik setelah transit di bandara utama seperti Manado atau Jakarta.

Meski demikian, pengakuan Mr X menambah lapisan kekhawatiran publik mengenai potensi celah keamanan di kawasan industri strategis yang melibatkan investasi besar dari luar negeri, di mana ribuan tenaga kerja asing beroperasi tanpa rekam jejak penuh yang terpantau negara.

Pihak berwenang, termasuk Kementerian Perhubungan, telah mencabut izin penerbangan langsung internasional untuk bandara tersebut guna menyelaraskan dengan regulasi nasional, meskipun isu pelabuhan privat masih menunggu audit lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pelanggaran kepabeanan.

Pengamat hukum menilai temuan semacam ini menekankan urgensi penguatan pengawasan di zona ekonomi khusus, agar tidak mengorbankan kedaulatan negara di balik kemajuan industri nikel yang menjadi tulang punggung kawasan tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga