Ditawari KPU Lihat Eksklusif Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Bonatua Menolak: Ini untuk Publik!

Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendapatkan penawaran khusus untuk melihat langsung salinan dokumen ijazah Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.

Penawaran itu menyatakan bahwa dia bisa melihat keseluruhan dokumen tanpa ada satupun bagian dari ijazah tersebut yang ditutupi atau disembunyikan.

Namun demikian, Bonatua dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap tawaran yang dinilai menggiurkan tersebut tanpa sedikitpun keraguan.

Peristiwa itu terjadi pada saat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan sidang lanjutan untuk perkara bernomor register 074/X/KIP-PSI/2025.

Agenda sidang tersebut adalah mediasi antara pemohon informasi yaitu Bonatua Silalahi dengan termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sidang mediasi itu digelar di kantor Komisi Informasi Pusat yang terletak di daerah Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025.

Alasan penolakannya adalah karena informasi mengenai ijazah Presiden Joko Widodo merupakan dokumen publik yang harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

“Nah, tadi juga berusaha tim KPU berusaha kooperatif juga memediasikan 9 item yang disembunyikan ini. Tapi karena kita bersepakat ini adalah dokumen publik, saya tidak mau hanya saya yang melihat ini,” kata Bonatua.

Dia mengakui bahwa tawaran eksklusif itu sempat memberikan godaan yang sangat besar baginya untuk menerimanya.

“Sebenarnya tadi tergoda juga saya. Hampir tergoda, kenapa? Tawaran itu saya menggiurkan. Hanya saya yang bisa melihat. Berarti kan saya orang penting nanti kan? Nah, tapi saya tidak mau, ini kan dari awal juga ini untuk publik,” sambungnya.

Sengketa informasi publik ini diajukan oleh Bonatua karena adanya tiga permintaan yang menurutnya harus dipenuhi sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ketiga objek sengketa yang sedang dipermasalahkan tersebut menurut Bonatua merupakan informasi publik yang seharusnya dapat diakses semua warga negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Permintaan pertama adalah salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk periode pemerintahan 2014 hingga 2019 serta periode 2019 sampai 2024.

Permintaan kedua berkaitan dengan berita acara yang menyertai proses verifikasi kelengkapan administrasi calon presiden.

Permintaan ketiga adalah membuka sembilan elemen informasi yang masih ditutup atau dirahasiakan dari salinan ijazah Presiden Joko Widodo.

Dari ketiga permintaan tersebut, saat ini hanya satu yang telah dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Permintaan yang telah dipenuhi adalah salinan ijazah Joko Widodo untuk keperluan pencalonan presiden pada periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.

Sementara itu terkait sembilan elemen informasi yang masih ditutupi dari ijazah tersebut, prosesnya akan dilanjutkan menuju tahap adjudikasi atau sidang pembuktian.

Berikut adalah sembilan elemen informasi yang masih ditutup dalam salinan ijazah Presiden Joko Widodo.

Pertama adalah nomor kertas ijazah yang menjadi identitas khusus dari dokumen tersebut.

Kedua adalah nomor ijazah yang merupakan penanda keaslian dan validitas dari dokumen kelulusan.

Ketiga adalah Nomor Induk Mahasiswa atau NIM yang dimiliki oleh Joko Widodo selama menempuh pendidikan.

Keempat adalah tanggal lahir yang tercantum dalam dokumen ijazah tersebut.

Kelima adalah tempat lahir yang tertulis dalam dokumen resmi ijazah.

Keenam adalah tanda tangan pejabat yang melakukan legalisir terhadap dokumen ijazah.

Ketujuh adalah tanggal dilakukannya proses legalisasi terhadap ijazah tersebut.

Kedelapan adalah tanda tangan Rektor Universitas Gadjah Mada pada masa ijazah tersebut diterbitkan.

Kesembilan adalah tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada saat ijazah dikeluarkan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga