Darmaningtyas Bongkar: Pemerintah Tolak Bantuan Asing karena Takut Terbongkar Penanganan Banjir Sumatera Buruk & Tanpa Rasa Kemanusiaan

Repelita Jakarta - Pemerintah Indonesia masih menutup pintu terhadap tawaran bantuan internasional untuk mendukung upaya pemulihan pasca banjir bandang dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Keputusan ini menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan yang melihatnya sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat di wilayah terdampak.

Mungkin Pemerintah takut ya kalau asing datang, tulis pengamat pendidikan Darmaningtyas melalui unggahan di X pada Senin 8 Desember 2025.

Menurut Darmaningtyas, keengganan menerima uluran tangan dari luar justru berpotensi membuka tabir ketidakefektifan penanganan bencana yang sebenarnya.

Mereka akan tahu apa yang sesungguhnya terjadi di Sumatra sehingga terjadi bencana yang amat buruk itu.

Baginya, sikap pemerintah mencerminkan kurangnya empati dasar terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam situasi darurat.

Tidak ada pertimbangan kemanusiaan sama sekali.

Beberapa negara sahabat telah menyatakan kesiapan penuh untuk mengirimkan tim medis, logistik, dan peralatan khusus, tetapi akses masih terkunci oleh birokrasi domestik.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa hingga kini belum ada izin resmi yang diberikan untuk memfasilitasi masuknya kontingen asing.

Presiden Prabowo Subianto justru menyampaikan rasa syukur karena bangsa ini mampu mengandalkan kekuatan internal semata.

Bencana ini sekali lagi dia musibah, tapi di sisi lain menguji kita, menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah mengatasi masalah dengan (kekuatan) kita sendiri, ujar Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 5 Desember 2025.

Pernyataan Prabowo ini semakin memanaskan perdebatan publik, karena di satu sisi menunjukkan semangat kemandirian, tapi di sisi lain dianggap mengorbankan kecepatan dan efektivitas penyelamatan jiwa di tengah kondisi lapangan yang masih kacau balau.

Darmaningtyas menekankan bahwa bantuan luar negeri bukanlah tanda kelemahan, melainkan peluang untuk mempercepat proses evakuasi dan rekonstruksi yang selama ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya lokal.

Ia menduga bahwa kekhawatiran akan pengungkapan fakta-fakta di lapangan, seperti kelalaian pengelolaan lingkungan, menjadi alasan utama di balik kebijakan penolakan tersebut.

Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang prioritas pemerintahan baru dalam menghadapi krisis nasional, di mana nilai-nilai solidaritas global seharusnya melampaui batas nasionalisme sempit.

Dengan demikian, sorotan Darmaningtyas menjadi panggilan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan ulang sikapnya demi kepentingan rakyat yang sedang berjuang bertahan hidup di tengah puing-puing bencana.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga