Baru Dikirim, Langsung Dibalas: Surat Aceh ke UNDP-UNICEF Picu Kehebohan Nasional, Gubernur Belum Tahu Isi

Repelita Banda Aceh - Surat permohonan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada UNDP dan UNICEF yang baru saja dikirim langsung mendapat balasan resmi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Respons kilat dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut memicu kehebohan nasional karena dianggap sebagai tindakan cepat yang jarang terjadi.

Surat tersebut memuat ajuan dukungan untuk pemulihan pasca bencana banjir dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Aceh sejak akhir November 2025.

Bencana hidrometeorologi ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur luas, pemutusan aliran listrik, serta pengungsian ribuan warga.

Keadaan darurat tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera menghubungi lembaga internasional yang memiliki rekam jejak kuat dalam rehabilitasi bencana di Indonesia, terutama pada periode pasca-tsunami 2004.

UNDP mengonfirmasi penerimaan surat pada 14 Desember 2025 dan langsung memulai proses evaluasi internal.

Dalam pernyataan resmi, UNDP menyatakan sedang mengkaji bentuk bantuan paling efektif bagi tim penanggulangan lokal serta masyarakat terdampak.

"Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana"

"serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),"

Kata Kepala Perwakilan UNDP, Sara Ferrer Olivella dikutip pojoksatu.id dari liputan6.

UNICEF juga memberikan konfirmasi serupa dengan menyatakan bahwa surat telah diterima dan sedang ditelaah untuk dukungan di sektor perlindungan anak serta penyediaan kebutuhan dasar bagi keluarga korban.

UNICEF berkomitmen memperkuat koordinasi dengan otoritas nasional guna menentukan prioritas intervensi yang paling mendesak.

Kehebohan semakin meningkat ketika Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan belum mengetahui secara rinci isi surat permohonan tersebut.

Pernyataan itu menimbulkan tanya mengenai mekanisme pengambilan keputusan di internal pemerintahan provinsi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku baru mendapat informasi mengenai surat itu dari media dan sedang mempelajari isinya untuk koordinasi lebih lanjut dengan pihak Aceh.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan perlunya sinkronisasi erat dengan pemerintah pusat dalam komunikasi dengan organisasi internasional untuk menghindari potensi kesalahpahaman diplomatik.

Menurutnya, penanganan bencana berskala nasional memerlukan kolaborasi terintegrasi antarlembaga.

Respons cepat dari UNDP dan UNICEF menjadi sorotan utama karena mencerminkan perhatian tinggi dunia internasional terhadap kondisi di Aceh.

Banyak pihak menghargai kecepatan ini sebagai bentuk solidaritas global.

Namun, sebagian masyarakat menilai polemik muncul akibat ketidakseragaman informasi dari pejabat terkait yang justru memperkaya dinamika diskusi publik.

Masyarakat Aceh mengharapkan agar segala isu administratif tidak mengganggu alur bantuan dan proses rekonstruksi.

Dengan risiko bencana lanjutan yang masih tinggi, kontribusi dari berbagai sumber baik dalam negeri maupun luar negeri menjadi sangat penting.

Perkembangan kasus ini diperkirakan akan terus dipantau hingga pemerintah pusat menyampaikan sikap resmi serta realisasi dukungan dari UNDP dan UNICEF di lapangan.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga