Bambang Widjojanto Kritik KPK: Penyidikan Korupsi Haji Menggantung Tanpa Tersangka

Repelita Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyampaikan kritik keras terhadap perubahan prosedur internal KPK dalam menetapkan status tersangka pada proses penyidikan.

Ia secara khusus menyoroti penanganan perkara dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang hingga akhir 2025 masih belum menemui kejelasan.

Melalui kanal YouTube miliknya, Bambang Widjojanto menjelaskan adanya perbedaan signifikan antara mekanisme KPK masa kini dengan periode kepemimpinan sebelumnya.

Dahulu, peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan selalu disertai langsung dengan penetapan tersangka.

“Dulu itu tidak mungkin menyatakan proses penyidikan dilakukan tanpa menyebut tersangka. Begitu ada peningkatan status ke penyidikan, maka tersangka sudah harus ditetapkan. Ini agak beda ya,” ujar Bambang pada Senin 29 Desember 2025.

Menurutnya, praktik penyidikan tanpa penetapan tersangka ini membahayakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kondisi tersebut membuat publik terus dalam posisi menunggu tanpa ada kejelasan waktu penyelesaian.

Bambang menilai kasus penyelenggaraan haji ini sangat mencuri perhatian karena bermula dari konflik politik yang cukup sengit antara DPR dan Kementerian Agama.

Nama Presiden Joko Widodo pun sempat terseret dalam polemik kebijakan tersebut.

Kasus ini terkuak setelah DPR mengungkap berbagai dugaan penyimpangan.

Pertarungan antara legislatif dengan eksekutif menjadi pemicu awal, di mana kebijakan presiden saat itu dijadikan salah satu alasan pembelaan.

Lebih lanjut, Bambang mengungkap kompleksitas perkara ini karena diduga menyentuh kepentingan organisasi keagamaan Islam terbesar di tanah air.

Isu tersebut belakangan juga terkait dengan pemberian konsesi pertambangan.

Meski suka atau tidak, perkara ini akhirnya bersinggungan dengan satu entitas keagamaan yang sangat berpengaruh di Indonesia.

Pengaruh itu diduga turut membentuk dinamika penanganan kasus hingga saat ini.

Bambang juga mengingatkan bahwa proses penyidikan telah melibatkan ratusan biro perjalanan haji dan umrah.

Beberapa figur publik ternama pun pernah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Salah satunya adalah penceramah Khalid Basalamah yang sempat menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Yang terbaru, kasus ini juga menyentuh keluarga dekat Menteri Pemuda dan Olahraga melalui mertuanya yang namanya disebut-sebut.

Perkara ini benar-benar memiliki skala yang luar biasa luas.

Bambang menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi haji merupakan warisan dari masa kepemimpinan Firli Bahuri di KPK.

Ia mendesak pimpinan lembaga antirasuah saat ini untuk segera menyelesaikan perkara tersebut.

Apalagi, sebentar lagi umat Islam akan kembali menyambut Hari Raya Idul Adha dalam beberapa bulan mendatang.

Sudah lebih dari satu tahun berlalu, namun kasus ini masih juga belum tuntas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga