Anas Urbaningrum: Kasus Ijazah Hellyana Bukti Kelalaian Verifikasi Pemilu yang Harus Dihentikan

Repelita Jakarta - Anas Urbaningrum memberikan tanggapan terkait penetapan Wakil Gubernur Bangka Belitung Hellyana sebagai tersangka dalam dugaan penggunaan ijazah tidak sah.

Menurutnya kasus tersebut seharusnya menjadi peringatan keras akan betapa krusialnya melakukan pemeriksaan menyeluruh sejak tahap paling awal dalam setiap kontestasi politik.

Anas menekankan bahwa polemik semacam ini sebenarnya bisa dihindari apabila verifikasi dilakukan secara benar-benar menyeluruh dari awal mula.

Ia mengingatkan bahwa Komisi Pemilihan Umum pernah menerapkan sistem verifikasi berlapis yang terdiri atas verifikasi administratif dan verifikasi faktual.

Langkah tersebut diambil dengan tujuan utama memastikan setiap peserta pemilu benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan baik secara formal maupun secara substansial di lapangan.

Anas menjelaskan bahwa proses itu dirancang supaya tidak hanya memenuhi kelengkapan dokumen di atas kertas melainkan juga mencerminkan kebenaran faktual yang sesungguhnya.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa istilah verifikasi administratif dan faktual pertama kali muncul dan diputuskan oleh Tim 11 yang saat itu diketuai oleh Nurcholish Madjid.

Tim tersebut merupakan bagian penting dalam tahap awal reformasi demokrasi di Indonesia setelah era Orde Baru berakhir.

Komposisinya terdiri dari sebelas orang yang diberi tugas melakukan seleksi terhadap partai politik calon peserta Pemilu 1999.

Nama resmi tim itu adalah Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat P3KPU.

Melalui proses verifikasi administratif dan faktual yang sangat ketat itulah akhirnya ditetapkan sebanyak 48 partai politik lolos sebagai peserta Pemilu 1999.

Anas menegaskan bahwa prinsip verifikasi menyeluruh semestinya tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara konsisten hingga saat ini tanpa terkecuali.

Kelalaian dalam tahap verifikasi berpotensi memunculkan masalah hukum serta gejolak politik di kemudian hari yang sulit diatasi.

Ia menyimpulkan bahwa verifikasi administratif dan faktual perlu dijalankan dengan sebenar-benarnya secara lurus dan profesional agar tidak muncul persoalan terkait persyaratan bagi partai politik, calon perseorangan, calon legislatif, calon kepala daerah maupun calon presiden dan wakil presiden di masa mendatang.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga