Repelita Sulawesi Tengah - Aktivis di bidang media sosial bernama Herwin Sudikta memberikan tanggapan terhadap ucapan Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin mengenai keberadaan bandara yang diduga beroperasi tanpa perizinan penuh di daerah Morowali, yang dianggap sebagai potensi ancaman bagi keamanan negara.
Herwin mempersoalkan tindakan dari pihak pemerintah yang dinilainya hanya terbatas pada penghentian akses penerbangan langsung ke bandara itu saja tanpa langkah lebih lanjut.
Menurutnya, keputusan untuk mencabut izin operasi penerbangan tersebut tidak mampu menyelesaikan isu pokok yang telah digambarkan oleh pemerintah sebagai risiko yang sangat serius.
“Oke. Lalu solusinya apa? Cabut izin penerbangan langsung? Udahan? Selesai? Berharap publik tepuk tangan?," ujar Herwin kepada fajar.co.id, Senin (1/12/2025).
Herwin menjelaskan bahwa apabila bandara tersebut memang dianggap memiliki kerentanan tinggi serta membahayakan keamanan, maka permasalahan yang lebih mendasar justru terletak pada sistem pengelolaan fasilitas umum dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, bukan hanya pada kegiatan lalu lintas udara semata.
"Kalau ancamannya segede itu, kok obatnya cuma stop flight? Emang ancaman keamanan nasional bisa hilang cuma karena pesawat Jakarta-Morowali dilarang mendarat?," timpalnya.
Dia menyatakan bahwa langkah pencabutan izin itu hanyalah upaya sementara untuk mengurangi perhatian masyarakat, bukan merupakan pemecahan terhadap akar penyebab yang sebenarnya.
“Kalau benar bandara itu rawan, berarti ada masalah di tata kelola, ada akses asing yang sudah kebablasan, dan negara sudah kehilangan kontrol atas infrastrukturnya sendiri," Herwin menuturkan.
"Jadi pertanyaan besarnya, ini mitigasi ancaman atau cuma damage control?," tambahnya.
Herwin turut menghubungkan permasalahan ini dengan kegiatan penindakan terhadap operasi pertambangan tanpa izin yang baru-baru ini ditemukan kembali oleh Satuan Tugas Penataan Kawasan Hutan di wilayah Bangka Belitung.
Dia menilai bahwa kasus tersebut mencerminkan pola yang kerap terulang di mana pelanggaran hukum berlangsung dalam waktu lama, sementara aparat penegak hukum baru bertindak setelah situasi memburuk, di saat para pemodal besar bersembunyi di balik pengaruh kekuasaan.
"Puluhan alat berat ilegal lagi-lagi ditemukan Satgas PKH Babel, bahkan ada yang dikubur 6 meter kayak ngubur dosa," tandasnya.
"Operasi di Lubuk Besar nunjukkin pola lama. Tambang jalan, aparat telat, bos-bosnya ngumpet di balik bintang," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
