Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang bernama Muhammad Said Didu memberikan kritik tajam terhadap sejumlah pejabat di dalam Kabinet Indonesia Maju yang berada di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo.
Dia secara terbuka mempertanyakan tingkat nasionalisme dari para mantan pejabat tersebut termasuk Presiden Jokowi sendiri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Bapak Jokowi, LPB, Bahlil, dan Ibu SMI, kemana nasionalisme Bapak/Ibu gadaikan saat membebaskan pajak, Bea/Cukai, dan TKA untuk smelter yang dibangun oleh perusahaan China,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Senin (1/12/2025).
Di sisi lain, kebijakan pembebasan yang serupa justru tidak diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara.
“Sementara saat yang sama tidak membebaskan untuk BUMN (Antam dan Vale),” ujarnya.
Oleh sebab itu, Didu mendesak agar para bekas pejabat tinggi itu segera memberikan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah diambil selama masa jabatan mereka.
“Saatnya Bapak/Ibu bertanggung jawab!!!” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa sepanjang periode pemerintahan Jokowi, pemerintah Indonesia tidak secara eksklusif memberikan pembebasan pajak maupun bea cukai hanya kepada smelter yang berasal dari China saja.
Melainkan menyediakan berbagai insentif fiskal secara umum seperti program tax holiday serta pembebasan bea masuk impor bagi semua bentuk investasi di bidang industri pionir yang mencakup pembangunan fasilitas smelter selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, tanpa mempertimbangkan negara asal dari para investor yang terlibat.
Walaupun demikian, ketentuan serta syarat-syarat tersebut sering kali dianggap hanya memberikan keuntungan bagi pihak China secara tidak langsung.
Hal ini pernah diungkapkan oleh beberapa tokoh sebelumnya, di antaranya adalah almarhum pakar ekonomi Faisal Basri yang telah menyuarakan kritiknya.
"Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China," kata Faisal kala itu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
