Aceh Minta Bantuan PBB, Hersubeno Arief: Sinyal Ketegangan Baru dengan Pemerintah Pusat

Repelita Banda Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh telah mengirimkan permohonan resmi kepada dua badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan dukungan dalam mengatasi konsekuensi banjir serta tanah longsor yang menghantam berbagai kabupaten.

Tindakan ini diinterpretasikan sebagai indikasi kuat atas ketidakpuasan mendalam terhadap respons pemerintah pusat dalam menangani krisis tersebut.

Jurnalis berpengalaman Hersubeno Arief menyoroti kontradiksi sikap antara daerah dengan pusat yang sebelumnya menolak bantuan dari luar negeri.

Pernyataan Hersubeno disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya.

Menurutnya pengajuan langsung ke lembaga internasional pasti akan memicu friksi baru dalam hubungan antara Jakarta dengan Aceh.

Kondisi aktual di wilayah terdampak menunjukkan kehadiran negara masih jauh dari cukup untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga yang menjadi korban.

Beberapa pembantu presiden telah menyuarakan bahwa kemampuan domestik masih memadai sehingga tidak diperlukan intervensi asing.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan optimisme penuh atas sumber daya internal yang tersedia.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menganggap situasi secara keseluruhan masih dalam kendali.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamuddin menambahkan perlunya menjaga harga diri nasional dalam menerima tawaran bantuan dari pihak luar.

Pandangan resmi tersebut justru memancing kemarahan luas di masyarakat.

Reaksi publik semakin keras seiring munculnya bukti-bukti lapangan tentang kondisi pengungsian yang memprihatinkan keterbatasan pasokan serta kurangnya layanan esensial.

Di beberapa lokasi di Aceh warga bahkan mengibarkan kain putih sebagai tanda keputusasaan menghadapi kelanggengan penderitaan.

Hersubeno menekankan adanya ketidakcocokan signifikan antara data yang dilaporkan ke tingkat tertinggi dengan realitas yang dialami masyarakat.

Ia menyebut laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo yang mengklaim pemulihan jaringan listrik sudah mencapai sembilan puluh persen.

Fakta di tempat kejadian menunjukkan angka tersebut jauh dari akurat sehingga memperdalam distrust terhadap komunikasi resmi.

Situasi menjadi lebih rumit karena Presiden Prabowo tetap melanjutkan agenda kunjungan kenegaraan ke Pakistan serta Rusia meskipun daerah sedang dalam keadaan darurat.

Hersubeno menduga keputusan itu didasari pada informasi yang menggambarkan kondisi sudah stabil.

Permohonan bantuan ke badan PBB dari Aceh berpotensi memperburuk relasi antarlevel pemerintahan.

Aceh memiliki rekam jejak panjang sensitivitas terhadap perlakuan dari pusat sehingga transparansi serta koordinasi menjadi elemen kritis yang tidak boleh diabaikan.

Langkah tersebut bukan hanya prosedur biasa melainkan mencerminkan kegagalan dalam menangkap tingkat urgensi duka yang dialami rakyat secara langsung.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga