Walhi Bongkar Borok Jokowi: Banjir Sumatera Akibat 10 Tahun Hancurkan Hutan demi Sawit dan Tambang, 3,3 Juta Hektare Sawit Ilegal Cuma Didenda Doang

 Repelita Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa banjir bandang yang menghantam tiga provinsi di Pulau Sumatra merupakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan masif yang terjadi selama satu dekade pemerintahan Joko Widodo.

Deputi Eksternal Eksek Walhi, Mukri Friatna, menjelaskan bahwa akar masalah utama adalah konversi kawasan hutan lindung menjadi lahan perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur yang dilegalkan melalui berbagai kebijakan negara.

“Adapun penyebab kerusakan terjadi karena ada alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain,” ujar Mukri Friatna kepada wartawan pada Sabtu, 29 November 2025.

Kerusakan paling parah tercatat di ekosistem strategis seperti Taman Nasional Gunung Leuser, hulu Sungai Gayo di Aceh Tengah, Batang Toru di Sumatra Utara, serta Daerah Aliran Sungai Batang Anai, Kuranji, dan Arau di Sumatra Barat.

Selama periode 2015 hingga 2022, Aceh saja kehilangan 130.743 hektare tutupan hutan, sementara upaya penanaman kembali hanya mencapai 785 hektare per tahun.

Saat ini, Pulau Sumatra dibebani izin-izin ekstraktif raksasa yang mencakup 2,4 juta hektare untuk pertambangan, 2,3 juta hektare perkebunan sawit, serta 5,6 juta hektare sektor kehutanan.

Yang memperburuk situasi adalah kebijakan pengampunan sawit ilegal seluas 3,3 juta hektare di dalam kawasan hutan yang hanya diterbitkan era Jokowi, hanya dengan denda administratif tanpa pemulihan ekosistem.

Walhi mendesak pemerintah segera menghentikan total penerbitan izin baru untuk industri ekstraktif dan pembangunan yang mengubah fungsi hutan.

Pemerintah juga diminta menegakkan ketat Rencana Tata Ruang Wilayah yang mewajibkan setiap provinsi mempertahankan minimal 30 persen kawasan hutannya.

Setiap perizinan baru wajib melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Rawan Bencana sebagai syarat utama.

Anggaran reforestasi dalam APBN 2025 yang hanya cukup untuk 36.000 hektare dinilai sangat memprihatinkan, padahal proyeksi deforestasi 2024 mencapai 270.000 hektare.

Ironisnya, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam justru kalah jauh dibandingkan cukai rokok dalam Nota Keuangan APBN 2025.

Walhi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan yang sudah terbentuk untuk turun ke lapangan bersama Ditjen Gakkum KLHK dan aparat penegak hukum.

Semua konsesi yang terbukti berkontribusi besar terhadap banjir wajib diselidiki secara terbuka, diikuti pencabutan izin sebagian atau seluruhnya serta denda pemulihan lingkungan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga