Repelita Manila - Pengadilan di Manila menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat kepada mantan Wali Kota Bamban Alice Guo pada Kamis 20 November 2025.
Perempuan berusia 35 tahun yang memiliki nama asli Guo Hua Ping itu dinyatakan bersalah memimpin sindikat tindak pidana perdagangan orang yang terkait operasi judi daring ilegal di wilayah utara ibu kota Filipina.
Kompleks judi daring yang menyamar sebagai Philippine Offshore Gaming Operator itu mempekerjakan paksa ratusan warga asing dengan ancaman penyiksaan jika menolak melakukan penipuan daring.
Penggerebekan polisi pada Maret 2024 berhasil membebaskan hampir tujuh ratus korban dari berbagai negara termasuk China dan Vietnam yang dipaksa berpura-pura menjadi kekasih virtual dalam skema scam internasional.
Lokasi kompleks tersebut berdiri tepat di belakang kantor wali kota Bamban dan terdaftar atas nama perusahaan yang dipimpin langsung oleh Alice Guo.
Identitas Guo menjadi sorotan tajam setelah sidang senat pada Mei 2024 mengungkap ketidakmampuan dirinya menjelaskan latar belakang pribadi secara meyakinkan.
Ia mengaku lahir dari hubungan di luar nikah antara ayah warga China dan ibu pembantu rumah tangga Filipina serta dibesarkan di peternakan babi terpencil tanpa teman sebaya.
“Ini hal yang sangat pribadi. Saya tidak bisa secara terbuka mengungkapkan bahwa ibu saya meninggalkan saya,” ujar Guo saat bersaksi.
Akta kelahirannya baru tercatat saat berusia tujuh belas tahun dan ia mengaku tidak ingat nama sekolah rumah yang pernah diikutinya selama masa kecil.
Guo sempat kabur dari Filipina setelah kasusnya mencuat dan berhasil ditangkap oleh satuan Jatanras Mabes Polri di Indonesia pada September 2024.
Penangkapan itu terjadi setelah ia masuk wilayah Indonesia melalui Singapura dan Malaysia menggunakan paspor Filipina yang kemudian dicabut atas perintah presiden.
Setelah diekstradisi kembali ke Manila, jaksa negara Olivia Torrevillas menyatakan vonis seumur hidup juga dijatuhkan kepada tujuh terdakwa lain dalam perkara yang sama.
Hukuman ini menjadi penanda beratnya tindakan pemerintah Filipina terhadap jaringan perdagangan manusia yang diduga terkait kepentingan asing di tengah ketegangan Laut China Selatan.
Editor: 91224 R-ID Elok

