Tanah Negara Dijual ke Negara, KPK Selidiki Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

 

Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan praktik korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Modus yang diselidiki melibatkan pengadaan lahan dengan harga yang diduga dilebihkan hingga penjualan kembali tanah milik negara.

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan penyelidikan kasus ini telah berlangsung sejak awal 2025.

Harusnya negara membeli tanah tersebut dengan harga wajar, namun dalam praktiknya, harga lahan dilaporkan melonjak hingga sepuluh kali lipat saat proses pengadaan, kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan bahwa kasus ini terkait segmen pengadaan lahan yang ditangani secara terpisah dari keseluruhan proyek.

Pengadaan lahan yang menjadi sorotan meliputi wilayah dari Halim, Jakarta, hingga Tegalluar, Bandung.

“Ada oknum-oknum di mana dia yang bersangkutan itu yang seharusnya ini milik negara, tapi dijual lagi ke negara,” ungkapnya.

Dalam aturan proyek pemerintah, tanah milik negara yang digunakan untuk pembangunan tidak seharusnya dibayar atau dijual kembali.

Menurut Asep, indikasi tindak pidana korupsi terlihat dari pengadaan lahan yang dilakukan tidak sesuai harga pasar, dan beberapa transaksi terjadi dengan nilai jauh lebih tinggi.

Kerugian akibat pembebasan lahan ini kini menjadi fokus penyelidikan dan upaya KPK untuk mengembalikannya kepada negara.

Sebelumnya, Asep menyampaikan pihaknya mulai menelisik dugaan penggelembungan anggaran proyek pembangunan infrastruktur Whoosh.

Penyelidikan ini saat ini masih dalam tahap awal, dan detail lebih lanjut tidak dapat disampaikan karena bersifat tertutup.

Dugaan markup anggaran sempat disinggung mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, melalui akun YouTube-nya.

Mahfud menyebut biaya pembangunan infrastruktur Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar per kilometer, padahal perhitungan pihak China hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar per kilometer.

Ia menilai ada kemungkinan penggelembungan hingga tiga kali lipat dan mempertanyakan pihak yang menaikkan serta aliran dana tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga