Sindir Jokowi Soal Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Inilah Sosok Mantan Hakim MK Maruarar Siahaan

Repelita Jakarta - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan yang kini berusia delapan puluh dua tahun menjadi sorotan setelah menyindir Joko Widodo terkait kontroversi dugaan pemalsuan ijazah dengan menegaskan bahwa setiap calon pemimpin harus siap membuka semua data pribadi termasuk dokumen pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab publik pada 22 November 2025.

Maruarar kembali membahas isu yang kini ramai di masyarakat mengenai keaslian gelar sarjana Joko Widodo yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri di Yogyakarta meskipun lembaga tersebut telah mengonfirmasi kebenarannya.

Menurutnya siapa pun yang memilih jalur jabatan tinggi negara harus menyadari bahwa seluruh rekam jejak pribadi menjadi milik bersama sehingga tidak ada lagi ruang untuk kerahasiaan setelah meminta kepercayaan rakyat.

Ia menekankan bahwa keterbukaan menjadi fondasi etika bagi pejabat publik yang bertanggung jawab atas nasib jutaan warga.

Maruarar memulai analisisnya dengan menyoroti degradasi nilai di tingkat elite yang menurutnya menjadi pemicu utama penurunan martabat bangsa secara luas.

Bahwa kemerosotan bangsa kita adalah karena kemerosotan etik moral terutama dari para pemimpin sebenarnya, ujarnya dalam program Bola Liar di YouTube Kompas TV.

Menanggapi keraguan sekelompok orang terhadap dokumen pendidikan mantan presiden Maruarar menyatakan bahwa tokoh seperti Joko Widodo yang pernah memegang kendali negara semestinya proaktif menunjukkan keabsahannya.

Baginya standar etika mengharuskan sikap terbuka sebagai wujud komitmen terhadap rakyat yang telah memberikan amanah.

Inti daripada hukum itu adalah etik moral. Jadi membaca dari etik moral itu sendiri bahwa seorang yang bersedia untuk memimpin bangsa, dia sudah membuka dirinya, termasuk informasi serahasia ijazah itu, ya harus dibuka, tegas Maruarar.

Dalam acara yang sama ahli telematika Roy Suryo yang kini berstatus tersangka atas tuduhan merusak nama baik juga setuju dengan pandangan mantan hakim tersebut.

Ia berargumen bahwa pejabat publik termasuk Joko Widodo harus siap seluruh latar belakangnya diungkap karena posisi itu diperoleh melalui pengorbanan dan suara pemilih.

Jadi artinya pejabat publik harus siap dibongkar karena dia menjadi pejabat publik atas pengorbanan rakyat yang memilih dia, tuturnya.

Maruarar Siahaan lahir di Tanah Jawa Sumatra Utara pada 16 Desember 1942 dan kini tetap menjadi figur sentral dalam evolusi peradilan tata negara Indonesia.

Nama besarnya mulai dikenal secara nasional ketika diangkat sebagai hakim konstitusi Republik Indonesia untuk masa jabatan 2003 hingga 2008.

Sebagai hakim karier Maruarar telah mengabdi di berbagai wilayah Indonesia dengan perjalanan jabatan sebagai berikut.

Hakim Pengadilan Negeri Kendari Sulawesi Tenggara sejak tahun 1968.
Ketua Pengadilan Negeri Deli Serdang Lubuk Pakam dari tahun 1981 hingga 1987.
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 1987 hingga 1992.
Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dari tahun 1993 hingga 1994.
Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tahun 1994.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tahun 1996.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 1998.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2000.
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dari tahun 2001 hingga 2003.
Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tahun 2003.
Hakim Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 2003 hingga 2008.

Setelah masa tugas di Mahkamah Konstitusi berakhir ia terus berkontribusi di ranah pendidikan dengan menjabat rektor Universitas Kristen Indonesia serta mengajar di Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.

Pandangan kritisnya terhadap etika pemimpin dalam menghadapi isu ijazah palsu menjadi pengingat bahwa transparansi bukan pilihan melainkan kewajiban bagi siapa saja yang pernah memegang kekuasaan publik.(*)