Said Didu Kian Blak-blakan: Temuan 'Negara dalam Negara' di Morowali Buka Borok Mantan Presiden Jokowi

Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu semakin terbuka mengkritik temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai keberadaan entitas otonom seperti negara di dalam kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah.

Penemuan tersebut menyoroti operasional bandara khusus di area IMIP yang telah berjalan sejak diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 2018, tanpa adanya pengawasan dari lembaga negara seperti Bea Cukai atau Imigrasi.

Said Didu menilai anomali ini sebagai bukti awal dari berbagai penyimpangan struktural yang terjadi selama masa pemerintahan sebelumnya, di mana kawasan industri smelter nikel tersebut berkembang tanpa pengawasan ketat dari pemerintah pusat.

Ia mengaitkan langkah investigasi Sjafrie sebagai operasi militer untuk merebut kembali kendali atas sumber daya alam nasional yang diduga dirampok secara sistematis.

Menurut Said Didu, upaya serupa perlu diperluas ke wilayah lain yang rentan, seperti kawasan tambang di Bangka Belitung, Weda Bay Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta Kalimantan Timur.

Penelitiannya menunjukkan bahwa bandara privat di IMIP bukan satu-satunya, karena fasilitas serupa juga ada di Weda Bay milik PT Weda Bay Nickel dan di Pelalawan Riau milik PT Asia Pulp and Paper yang dikuasai Sinar Mas Group beserta mitra asing.

Said Didu menekankan bahwa operasional bandara-bandara ini diberikan izin khusus oleh Menteri Perhubungan era sebelumnya yang juga menjabat wakil bendahara tim kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019.

Fenomena ini disebutnya sebagai dampak dari praktik serakah dalam ekonomi yang telah merampas aset negara, tanah rakyat, serta menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera akibat eksploitasi alam berlebih.

Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengumumkan darurat kedaulatan ekonomi guna menghentikan pola kerusakan yang menurutnya memerlukan waktu hingga satu abad untuk dipulihkan, sebagaimana pernah dinyatakan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantyo.

Hingga kini, pihak terkait termasuk perwakilan mantan Presiden Joko Widodo belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut, sementara publik menanti laporan lengkap dari Menteri Pertahanan kepada presiden baru.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga