Dalam video yang diunggah pada kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung menyoroti bahwa ungkapan sang menteri mengenai fenomena negara di dalam negara bukan sekadar retorika, melainkan pintu masuk krusial untuk mengungkap lapisan-lapisan kepemimpinan yang bertanggung jawab atas anomali tersebut.
Menurut Rocky, pernyataan seperti itu menuntut jawaban konkret atas pertanyaan mendasar mengenai identitas pemimpin yang mengizinkan keberadaan entitas semacam itu di wilayah kedaulatan nasional.
Itu betul-betul suatu kualitas argumen, statemen yang akan berakibat pada pemeriksaan lebih lanjut dengan satu pertanyaan siapa kepala negaranya.
Rocky Gerung juga menekankan bahwa latihan terintegrasi TNI yang digelar di Morowali bukanlah kegiatan rutin semata, melainkan demonstrasi kekuatan militer yang sengaja diposisikan di pusat operasi industri berbasis asing untuk mengembalikan kontrol negara atas aset strategis.
Ia mengingatkan bahwa kawasan tersebut telah lama dikenal sebagai basis utama perusahaan asal Tiongkok dalam pengolahan nikel, di mana akses pekerja asing sering kali dilakukan secara tidak transparan tanpa pelaporan resmi ke pemerintah.
Rocky menilai, bandara tanpa izin operasional penuh tersebut memfasilitasi penanaman teknologi pemantauan rahasia yang berpotensi mengancam keamanan wilayah timur Indonesia, semuanya terjadi di bawah restu kebijakan sebelumnya.
Siapa kepala negara yang mengijinkan ada negara dalam negara itu.
Siapa kepala negara yang ada dari negara dalam negara itu.
Lebih jauh, Rocky Gerung menyiratkan bahwa proyek-proyek besar seperti ini tidak lahir dari kekosongan, melainkan hasil dari keputusan strategis yang memprioritaskan kepentingan eksternal di atas kedaulatan ekonomi bangsa selama satu dekade terakhir.
Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pola pengelolaan sumber daya alam semacam itu, yang kini terungkap sebagai kelalaian serius setelah bertahun-tahun berjalan tanpa pengawasan bea cukai maupun imigrasi.
Sebelumnya, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa keberadaan bandara di Morowali merupakan penyimpangan mendasar yang tidak boleh dibiarkan, karena berpotensi merusak integritas nasional dan membuka celah bagi ancaman eksternal.
Rocky Gerung menambahkan bahwa pernyataan menteri tersebut menjadi sinyal kuat bagi pemerintahan baru untuk menelusuri akar masalah secara tuntas, termasuk memeriksa jejak kebijakan era sebelumnya yang memungkinkan anomali ini berkembang.
Editor: 91224 R-ID Elok

