Rektor Nonaktif UNM Karta Jayadi: Pendukung Kami Diam Biar Hukum Jalan, Demo Cetak Mewah Bukan Settingan Tapi Panggilan Nurani

Repelita Makassar - Rektor nonaktif Universitas Negeri Makassar Prof Karta Jayadi menyatakan bahwa pendukungnya selama ini memilih diam agar proses hukum berjalan tanpa intervensi eksternal meski terus dibanjiri pesan moral dari loyalis dan mahasiswa.

Ia mengungkapkan bahwa spanduk dukungan di pagar kampus Phinisi serta aksi Forum Mahasiswa UNM di depan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Jakarta baru-baru ini menjadi puncak dari gelombang solidaritas tersebut.

Selama ini kami diam agar proses hukum berjalan lancar tanpa tekanan, ujar Karta kepada wartawan pada Jumat 28 November 2025.

Menurutnya opini negatif di media sosial semakin liar dan tidak terkendali sehingga mendorong pendukung yang selama ini pasif untuk mulai bersuara.

Makin tidak karuan dalam menyampaikan informasi dan banyak netizen mudah percaya. Mungkin itu sebabnya yang selama ini diam mencoba bersuara, tambahnya.

Karta membiarkan publik menilai sendiri apakah aksi di Jakarta dan Makassar merupakan rekayasa atau gerakan spontan.

Tergantung penilaian orang, apa drama, ditunggangi, bayaran. Tapi menurut saya itu panggilan nurani, katanya.

Karena selama ini demo-demo hanya belasan orang tutup muka pake topeng entah dari mana, sambung Karta.

Ia menilai aksi terbaru di Jakarta dan Jalan AP Pettarani sebagai respons alami terhadap demonstrasi sebelumnya yang kurang transparan.

Bahwa unjuk rasa mestinya jelas wajah dan identitas. Isu yang dibawakan juga jelas, tidak menyalahkan orang lain, tidak menghina orang lain, tegasnya.

Itu baru akademik, bukan penyebaran kebencian, bukan provokatif, kuncinya.

Sementara itu, dosen pelapor berinisial Q berusia 51 tahun menyoroti perbedaan mencolok antara aksi pendukung korban dan pendukung rektor nonaktif.

Kalau demo yang korban, mereka kasihan pakai stiker-stiker tambalan, mereka tulis sendiri. Dan juga spanduknya mereka tulis sendiri, ungkap Q pada Jumat 28 November 2025.

Tapi kalau demo yang pro rektor nonaktif luar biasa, mereka cetak, wah luar biasa itu biayanya. Silahkan dianalisa sendiri, pasti butuh biaya untuk mencetak hal itu, sebutnya.

Itu beda kalau yang mahasiswa, yang logika, yang pro dengan korban. Mereka tidak biaya karena mereka tulis sendiri, ucapnya.

Q menyarankan publik mempelajari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 sebelum menilai sepihak.

Untuk para pembela rektor nonaktif, silahkan kalian baca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang kekerasan seksual verbal maupun kekerasan seksual elektronik, sarannya.

Kalau Anda baca itu, maka Anda tahu, oh bukan. Bukan cuma video saja, banyak hal yang ternyata yang membuat orang bisa kena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tambahnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga