Repelita Jakarta - Kuasa hukum Roy Suryo dan klien lainnya, Refly Harun, menegaskan bahwa perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak berawal dari manuver politik partai tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Refly Harun dalam acara Bola Liar di Kompas TV pada Jumat malam tanggal 28 November 2025.
Jadi kalau kita bicara tentang teori historis ya, tentang sejarah, sejarah tidak dimulai dari persaingan partai politik soal ijazah.
Tapi dimulai dari jurnalis bernama Bambang Tri dan aktivis Eggi Sudjana dan teman-teman, jelas Refly.
Layer ketiga adalah dimulai oleh akademisi seperti dokter Tifa kemudian Rismon, plus Roy Suryo yang memang dari awal dia lebih merepresentasikan dirinya sebagai pakar telematika.
Menurut Refly, jika ada pihak yang mencoba memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan politik, hal itu berada di luar tanggung jawab kliennya.
Kedua dari sisi kuantifikasi kan saya sudah mengatakan, tersangka itu jumlahnya 8, dari 8 itu yang Demokrat cuma 1, itu pun mantan Demokrat yang sudah tidak aktif selama 5 tahun terakhir, itu Roy Suryo.
Bahkan 2 kali pemilu dia sudah tidak ikut lagi, mungkin 10 tahun sudah nonaktif, tambahnya.
Refly menilai tudingan bahwa kasus ini digerakkan oleh Partai Demokrat terlalu spekulatif dan tidak berdasar.
Terlalu spekulatif menurut saya.
Tapi sekali lagi saya tidak pernah menolak kalau ada orang yang riding the wave.
Namanya partai politik itu kan selalu begitu, begitu ada momentum yang hot, yang kira-kira bisa dimanfaatkan ya mereka masuk ke sana, ungkap Refly.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika politik sangat cair dan bisa berubah sewaktu-waktu.
Sebagai contoh misalnya, bagaimana akrabnya AHY dengan Anies.
Tapi begitu slot untuk jadi Wapres tidak ada, dia langsung memutar haluan dan beraliansi dengan satunya.
Tapi belakangan kita tahu, ternyata di NasDem pun sekarang sudah ada yang bedol ke tempat lain.
Itulah yang namanya politik, tutup Refly.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

