Pengawasan Penerbangan RI Bobrok Total, Bandara Illegal IMIP Hanya Puncak Gunung Es

 Repelita Jakarta - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, menilai polemik bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park bukan hanya soal legalitas, melainkan cerminan lemahnya sistem pengawasan nasional di sektor penerbangan.

Ia menegaskan bahwa aturan di bidang aviasi sebenarnya sudah sangat lengkap dan memadai, namun implementasi serta penegakan hukumnya sering kali tidak berjalan konsisten di lapangan.

Menurut Chappy Hakim, inti permasalahan terletak pada absennya pengawasan yang melekat dan berkesinambungan, sehingga pelanggaran regulasi dapat terjadi secara terbuka tanpa konsekuensi nyata.

“Sebenarnya begini, peraturannya sudah ada, jelas sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Ada pengawasan apa enggak ya? Ya toh. Ada Pak pengawasan,” ungkapnya dalam wawancara di kanal YouTube tvOneNews pada 29 November 2025.

Chappy menambahkan bahwa ketika terjadi penyimpangan, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada sanksi tegas yang diberlakukan atau penegakan hukum hanya menjadi slogan belaka.

Ia mencontohkan bahwa pelanggaran serupa sebenarnya dapat ditemukan setiap hari bahkan di bandara internasional besar seperti Soekarno-Hatta di Cengkareng, bukan hanya di fasilitas industri seperti IMIP.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan bukanlah kasus terisolasi di Morowali, melainkan problem struktural yang menjangkiti seluruh sistem pengelolaan penerbangan nasional.

Chappy Hakim menekankan bahwa dunia penerbangan adalah sektor berteknologi tinggi yang menuntut disiplin mutlak, karena sedikit saja kelalaian dapat berakibat fatal bagi keselamatan ribuan nyawa.

Tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, ia memperingatkan bahwa celah pelanggaran akan terus terbuka lebar baik di bandara komersial maupun fasilitas khusus milik swasta.

Pandangan ini menggeser fokus perdebatan publik dari sekadar status legal bandara IMIP menjadi evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas lembaga pengawas penerbangan sipil di Indonesia.

Chappy menyatakan bahwa selama penegakan hukum masih lemah, maka polemik serupa akan terus berulang di berbagai lokasi, tidak terkecuali di kawasan industri strategis seperti Morowali.

Ia menyerukan agar otoritas terkait segera melakukan reformasi pengawasan agar regulasi yang sudah baik tidak hanya menjadi hiasan di atas kertas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga