KPK Harus Gandeng PPATK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji ke Oknum PBNU

Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana kuota haji yang mengalir ke sejumlah petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas salah satu poin risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang mengindikasikan adanya penyimpangan pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf.

Oknum petinggi diduga ikut menikmati aliran dana dari Yaqut dan sudah jadi rahasia umum jika kakak dari Yaqut adalah Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Kasus yang kini ditangani KPK berkaitan dengan penyalahgunaan kuota haji pada periode 2023 hingga 2024 saat Yaqut Cholil Qoumas masih menjabat sebagai Menteri Agama.

KPK harus menggandeng PPATK jika serius menanggani kasus haji dan menelusuri aliran dana kasus haji yang melibatkan oknum-oknum jajaran di PBNU.

Sejauh ini lembaga antirasuah telah memanggil dan memeriksa beberapa figur yang terkait dengan struktur PBNU.

Mereka antara lain Syaiful Bahri sebagai staf PBNU, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex yang pernah menjadi staf khusus Yaqut Cholil sekaligus menjabat di kepengurusan PBNU, serta Syarif Hamzah Asyathry yang menempati posisi Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga