Ida N. Kusdianti: Diamnya Prabowo Bisa Jadi Bumerang Pemerintah di Kasus Ijazah Jokowi

Repelita Jakarta - Aktivis hak perempuan Ida N. Kusdianti menyatakan bahwa sikap diam Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo berpotensi menjadi senjata makan tuan bagi pemerintahan yang baru berjalan.

Keheningan dari pucuk pimpinan tertinggi negara itu, menurut Ida, justru memperkuat persepsi masyarakat bahwa ada upaya melindungi pihak tertentu dari proses hukum yang sedang bergulir.

Hal tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintahan baru dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi semua warga tanpa terkecuali.

Ida menilai, isu ijazah yang kembali mencuat setelah masa jabatan Joko Widodo berakhir ini seharusnya menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk menunjukkan sikap tegas dan transparan.

Diamnya kepala negara, kata dia, membuat kasus ini terus menggelinding tanpa arah yang jelas dan memicu spekulasi bahwa ada intervensi politik di balik penanganan hukum terhadap para penggugat.

Beberapa aktivis yang mempersoalkan keaslian dokumen pendidikan mantan presiden tersebut kini justru berstatus tersangka atas tuduhan menyebarkan informasi bohong.

Penetapan tersangka itu meliputi mantan menteri Roy Suryo serta sejumlah anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang aktif menyuarakan tuntutan transparansi.

Ida menekankan bahwa pendekatan mediasi yang diusulkan oleh Ketua Komisi Reformasi Hukum Jimly Asshiddiqie bisa menjadi salah satu jalan keluar yang bijaksana.

Namun mediasi hanya akan bermakna jika tidak ada kesan bahwa proses hukum digunakan untuk membungkam kritik terhadap penguasa sebelumnya.

Ketidakjelasan sikap presiden dalam kasus ini dikhawatirkan akan meninggalkan bekas negatif terhadap legitimasi pemerintahan yang sedang berupaya membangun citra baru di mata rakyat.

Masyarakat, terutama kalangan perempuan yang selama ini aktif memperjuangkan keadilan, menantikan langkah konkret agar kasus ini tidak lagi menjadi alat kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga