Ida Kusdianti Bongkar Borok Jokowi: Meritokrasi Dihancurkan, Bandara Ilegal China Berdiri, Triliunan PSN Dikorupsi, Prabowo Masih Mau Lindungi?

Repelita Jakarta - Aktivis perempuan Ida Kusdianti menyoroti berbagai kebijakan politik pada masa pemerintahan Jokowi yang meninggalkan jejak mendalam terhadap pengelolaan negara dan prinsip penilaian berbasis prestasi.

Menurut Ida, transformasi dalam prosedur pengangkatan posisi publik yang kini lebih mengutamakan aspek non-kompetitif menjadi pemicu utama munculnya permasalahan struktural dalam tata cara bernegara.

Kewenangan lembaga negara yang semula bersifat kolektif dan prosedural kini bergeser ke arah pendekatan yang sangat bergantung pada individu tertentu.

Itulah awal kehancuran sebuah negara yang dilakukan Jokowi dan pembisiknya, seperti dibubarkannya Komisi ASN oleh Jokowi atas usulan Luhut Binsar Panjaitan, ungkap Ida kepada fajar.co.id pada Jumat 28 November 2025.

Ida menekankan bahwa lembaga Komisi ASN memiliki tugas konstitusional utama untuk menjaga integritas sistem penilaian prestasi.

Sistem meritokrasi pada dasarnya merupakan kerangka sosial dan politik di mana jabatan serta otoritas diberikan murni atas dasar kemampuan serta pencapaian seseorang, tanpa dipengaruhi oleh elemen seperti kekayaan, hubungan keluarga, atau latar belakang sosial.

Penghapusan Komisi ASN telah memengaruhi seluruh rantai pengangkatan pejabat negara hingga pemilihan pemimpin universitas yang semakin tertutup dan kurang kompetitif.

Ida juga menghubungkan isu ini dengan penemuan bandara tidak resmi di wilayah Morowali yang memprovokasi respons tegas dari Menteri Pertahanan Syafri Sjamsoeddin.

Jokowi telah merusak semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai-sampai perusahaan tambang ilegal mempunyai bandara sendiri yang tidak tersentuh oleh negara sehingga membuat murka Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, tegas Ida.

Masalah semacam itu tidak hanya merusak stabilitas ekonomi secara keseluruhan, melainkan juga menyangkut aspek kedaulatan wilayah dan otoritas negara.

Triliunan rupiah dana publik hilang sia-sia melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di mana laporan pemeriksaan dari PPATK mengungkap bahwa lebih dari 36 persen alokasi keuangan proyek tersebut berpindah ke pihak-pihak individu baik dari kalangan pejabat maupun swasta.

Ida kemudian menantang sikap Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kontroversi dan peninggalan kebijakan dari periode sebelumnya.

Ia mempertanyakan apakah administrasi saat ini akan melakukan perbaikan substansial atau justru mempertahankan pendekatan yang menghindari konfrontasi.

Masihkah Presiden Prabowo mau lindungi Jokowi? Masihkah Presiden Prabowo menutup mata dan ikut mengkhianati rakyat?, tegas Ida.

Menurutnya, masyarakat luas sedang menanti komitmen kuat dari pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum secara adil dan terbuka tanpa memandang status siapa pun.

Berdasarkan catatan yang tersedia, perusahaan yang menguasai lahan seluas sekitar 2000 hektar tersebut didirikan pada 19 September 2013 dan secara resmi dibuka oleh Jokowi pada 29 Mei 2015.

PT IMIP sendiri merupakan usaha patungan antara Bintang Delapan Group asal Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari Tiongkok.

Shanghai Decent Investment (Group) memegang porsi saham terbesar sebesar 49,69 persen.

Diikuti oleh PT Sulawesi Mining Investment dengan 25 persen serta PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31 persen.

Selain itu, PT IMIP didukung oleh infrastruktur pendukung operasi yang lengkap, termasuk dermaga laut, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, serta pabrik-pabrik pelengkap seperti unit pengolahan mangan, silikon, dan kapur.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok