Repelita Jakarta - Sebuah rekaman lawas menampilkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali mencuat dan memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan masyarakat.
Dalam video yang diambil dari suatu acara talkshow itu, politisi Partai Amanat Nasional tersebut terlihat sedang menjawab pertanyaan mengenai maraknya praktik pemberian izin usaha pengelolaan hutan pada masa kepemimpinannya di Kementerian Kehutanan.
Mantan menteri kehutanan periode 2009 hingga 2014 itu menyampaikan bahwa proses penerbitan izin tersebut berlangsung sebagai sebuah aktivitas bisnis yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan.
Pernyataan tersebut dinilai banyak pihak telah mengabaikan besarnya dampak ekologis dari kebijakan alih fungsi hutan yang terjadi secara masif pada era tersebut.
Akun media sosial X yang bernama @jurnalis_awan pada 20 Juni 2024 membagikan cuplikan video itu dengan tulisan "Ini dia yang bikin hutan kita habis, sekarang jadi menteri lagi".
Unggahan tersebut dalam waktu singkat langsung mendapatkan ribuan respons dan disebarluaskan oleh warganet melalui berbagai platform seperti Instagram dan TikTok.
Banyak komentar yang menyatakan kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap sikap yang dianggap meremehkan masalah serius deforestasi.
Seorang pengguna X dengan nama @pecintaalam_id menuliskan komentar "Kalau melihat gaya bicara seperti ini, pantas saja hutan kita banyak yang gundul, tidak ada penyesalan sama sekali".
Rekaman video yang sama juga diunggah oleh akun TikTok @lingkunganhidupku yang telah ditonton lebih dari seratus ribu kali dan mendapat berbagai reaksi pedas.
Munculnya kembali video ini telah menyulut tuntutan publik agar Zulkifli Hasan mempertanggungjawabkan secara moral setiap kebijakan yang dikeluarkannya selama memimpin kementerian yang membidangi kehutanan.
Mereka menilai pernyataan dalam video itu telah mengungkapkan sikap asli dari pembuat kebijakan yang tidak memprioritaskan kelestarian lingkungan hidup.
Isu deforestasi kembali mengemuka seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2060.
Banyak kalangan menilai pernyataan pejabat publik seperti yang diungkapkan dalam video tersebut dapat menghambat upaya pencapaian target lingkungan tersebut.
Mereka menekankan bahwa diperlukan keseriusan dan komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintahan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan.
Editor: 91224 R-ID Elok.
