Repelita Jakarta - Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali memanas setelah aktivis Faizal Assegaf secara terbuka menantang dokter Tifauzia Tyassuma untuk membuktikan ancaman pelaporan pencemaran nama baik melalui jalur hukum resmi.
Faizal Assegaf yang sebelumnya menyebut adanya indikasi aliran dana di balik perjuangan tim Roy Suryo cs, kini justru mempersilakan proses peradilan untuk menguji kebenaran semua tuduhan yang beredar.
Dalam unggahan di akun X @faizalassegaf pada 30 November 2025, Faizal menulis Bu dokter Tifa yang terhormat, anda sudah buat fitnah dan ancaman ke saya untuk dilaporkan ke polisi.
Ia melanjutkan dengan nada menantang bahwa Saya mau lihat nyali anda untuk laporkan saya atas tuduhan dan fitnah keji.
Menurut Faizal, hanya pengadilan yang mampu memberikan putusan adil mengenai siapa yang berbohong dan siapa yang difitnah dalam perdebatan panas ini.
Ia menegaskan bahwa Masuk ke jalur hukum agar semua ucapan anda diuji kebenarannya.
Sebelumnya pada 28 November 2025, dokter Tifauzia Tyassuma melalui akun X @DokterTifa menyatakan bahwa Tudingan Faisal Assegaf sungguh keji dan saya pertimbangkan untuk melaporkan pencemaran nama baik.
Tifa mengaku tersinggung atas tuduhan bahwa dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar menerima pembiayaan dari pihak tertentu untuk mengungkap dugaan ketidaksahihan ijazah Jokowi.
Ia menegaskan bahwa Atas nama Allah saya bersumpah, tiga hari lalu saya mencermati adanya pernyataan dari Faisal Assegaf bahwa rekening kami harus diperiksa.
Dengan tegas Tifa menyatakan bahwa Dengan tenang dan penuh tanggung jawab moral saya nyatakan, klaim tersebut tidak benar.
Ia menjamin bahwa Tidak ada satu rupiah pun dana dari siapa pun yang saya terima untuk penelitian, sikap, maupun langkah saya.
Alumni Universitas Gadjah Mada ini menjelaskan bahwa kajiannya murni berbasis ilmu epidemiologi, perilaku, dan neurosains yang dikenal sebagai neuropolitika.
Tifa menambahkan bahwa Penelitian yang saya lakukan berangkat dari disiplin ilmu Epidemiologi, Ilmu Perilaku, dan Neurosains, yang menjadi ilmu pengetahuan baru bernama Neuropolitika.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Kebenaran intelektual tidak dapat dibeli, dinegosiasikan, atau dititipkan. Kebenaran harus ditemukan dengan kerja, diuji dengan data, dan dipertanggungjawabkan dengan integritas.
Perseteruan ini semakin mempertajam polarisasi publik terkait isu ijazah yang tak kunjung padam, dengan kedua belah pihak saling menantang untuk membuktikan kebenaran melalui proses hukum formal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
